“Kami menyerukan China untuk menghentikan penahanan massal sewenang-wenang,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (28/11/2019).
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian telah menyerukan China untuk menutup kamp-kamp tersebut dan mengizinkan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM berkunjung ke Xinjiang secepat mungkin untuk melaporkan situasi di sana.
Pada pertengahan November lalu, Konsorsium Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) mendapatkan dokumen sangat rahasia milik pemerintah China dan membaginya kepada ABC News dan 16 media internasional lainnya.
Dokumen yang berasal dari tahun 2017 dan disebut “China Cables” ini, menggambarkan tindakan yang dilakukan pemerintah di Xinjiang dalam mengawasi, menahan, melakukan pendidikan ulang dan kerja paksa terhadap warga Muslim.
Sejak tahun 2017, lebih dari satu juta warga Muslim di Xinjiang ditahan dengan cara dimasukkan ke dalam apa yang disebut “kamp pendidikan kembali.”
Kebanyakan yang ditahan adalah warga Muslim dari suku Uighur, yang jumlahnya sekitar 10 juta orang. Mereka secara kolektif dituduh oleh Beijing bertanggung jawab atas beberapa insiden teror yang dilakukan kelompok radikal.
Dalam merespons pertanyaan dari sebuah media di Inggris yang juga mendapat bocoran China Cables, juru bicara Kedutaan China di London membantah adanya kamp-kamp penahanan.
Juru bicara Kedutaan China itu mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa fasilitas ini adalah “pusat pendidikan dan kejuruan” di mana peserta menjalani berbagai kursus dan mereka mendapat kebebasan bergerak.”Dokumen yang disebutkan dibocorkan ini adalah hoaks dan dibuat-dibuat,” tandas juru bicara tersebut. (sumber: detiknews )
