Jakarta – Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Wilayah Organisasi Masyarakat Pemuda Tri Karya (DPW PETIR Jakarta) melakukan aksi damai dan melakukan Orasi di Kementerian PUPR. Senin (5/8/2024)
Demo didepan Kantor Kementerian PUPR. tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW PETIR DKI Jakarta, Jesayas. Pihaknya menggeruduk Kantor Kementerian PUPR untuk menyampaikan orasi atas Beberapa proyek jalan yang dinilai bermasalah di Provinsi Riau.
Di sampaikan Jesayas, Proyek Jalan di Provinsi Riau yang dinaungi dirjen bina marga Kementerian PUPR tersebut kebanyakan dalam pengerjaannya asal asalan, bahkan tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga berpotensi merugikan negara.
“Kedatangan kami ke kantor Kementerian PUPR untuk menyampaikan kepada Menteri Basuki, bahwa pekerjaan proyek jalan di provinsi Riau tidak sesuai spesifikasi teknis. Karena berpotensi merugikan negara. Maka kami minta Pejabat Balai Jalan Provinsi Riau segera di evaluasi, bila perlu dipecat, karena Banyak laporan masyarakat tidak di Gubris”, ujar Jesayas.
Dalam orasinya, Jesayas selaku Ketua DPW PETIR DKI Jakarta menyebutkan nama nama pejabat Kementerian PUPR Di Riau yang diduga melakukan pembiaran atas banyaknya proyek jalan bermasalah di Riau.
“Kita juga sampaikan nama pejabat tersebut ke Menteri Basuki agar di evaluasi, yaitu kasatker Wilayah I bernama bu Yanti, Kasatker Wilayah II Bernama Herizon Manjerang dan Beberapa Pejabat pembuat Komitmen yaitu Syamsurizal ,Made dan Ahmad Rifin Damanik”.
Menurut Jesayas, terdapat temuan dengan total proyek bermasalah di Provinsi Riau hingga mencapai Rp 564 Miliar dengan sepuluh total Paket Proyek jalan.
“Bahwa kami menduga telah terjadi Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan kegiatan Preservasi jalan Simpang Batang-SP.Purnama Preservasi Jalan BTS. Kota Dumai-Duri Dan Dalam Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Dengan Total Rp 37 Miliar.
Kemudian Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Preservasi Rekonstruksi Jalan Sp. lago – Sp. Buatan – Siak Sri Indrapura – Mengkapan/Buton pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau Tahun anggaran 2018-2019-2020-2021-2022 sampai dengan 2023-2024 Multiyears yang menelan Anggaran Total selama Enam Tahun ialah sebesar Rp 487 Miliar,
Dan terakhir yaitu Dugaan Korupsi Pada Proyek Tumpang Tindih Pada Peningkatan Jalan Lipat Kain-Lubuk Agung-Batu Sasak-Batas Sumbar Senilai Rp 40 Miliar yang seluruhnya dibawah Naungan Kementrian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga”. bener Jesayas.
Terakhir disampaikan Jesayas, Aksi damai yang dilakukan oleh Puluhan DPW PETIR DKI Jakarta tersebut diterima oleh Kepala Bidang Biro Hukum dan Biro Umum Kementerian PUPR Dirjen Bina marga. (redaksi)
