RokanHilir – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se Kabupaten Rokan Hilir ditantang sejahtrakan para petani sawit.
Tantangan tersebut di paparkan oleh Direktur Eksekutif The Rokan Institute Adharsam (37) yang miris melihat Petani Sawit yang selalu kena dampak intervensi Harga sawit.
” Kita minta para Penghulu yang bijaksana melalui BUMDes yang ada, dapat membantu petani di daerahnya masing masing, bahkan melalui program BUMDes dengan membeli hasil kebun petani (Sawit) sangat berdampak dalam mendongkrak perekonomian desa.ujarnya Jumat (12/10).
Dipaparkannya bahwa sekitar Rp 239 Triliun hasil devisa Negara ternyata dari hasil ekspor kelapa sawit yakni sebanyak Rp 102 triliun merupakan sumbangan dari petani sawit dengan kalkulasi sebesar 43% perkebunan Nasional dikelola petani.
Sedangkan Inpres No. 8/2018 tentang moratorium dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit sama sekali tidak menyentuh persoalan yg dihadapi petani hari ini.
Sehingga negara produsen CPO terbesar didunia ini hannya bangga dengan prestasi terbesarnya saja tapi petaninya termiskin dalam hasil kebunnya.
” Saat ini Kondisi petani kita sangat komplek, Tata kelola niaga sawit kita harus kita perbaiki dgn benar, serius bukan separuh hati serta diurus oleh orang2 yg benar dan tepat maka nya BUMKep/BUMDES harus memiliki usaha dibidang pembelian TBS petani.Papar Adharsam mencerahkan.
Untuk itulah Pemerintah harus meninjau ulang pajak ekspor, penjualan TBS ketengkulak dan menerima harga lebih rendah dari yang ditetapkan pemerintah dan harus harus diakhiri, bahkan temuan nya dilapangan pengawasan dari yangcterkait pun sangat minim bahkan tidak ada maka dari itu Badan Layanan Umum (BLU) harus dibentuk untuk membuat data perkebunan yang terintegrasi.
Seperti contoh di Malaysia dan di Kabupaten Rokan Hilir, Riai para petani sudah banyak yang MSPO, sedangkan di Indonesia kebanyakan petani masih sibuk belajar panduan ISPO.
Akibat nya Pungutan sebesar US $50 untuk tiap ton CPO malah menyebabkan harga TBS ditingkat petani jadi turun 125rupiah/kilo.
Agar dari hulu sampai kehilir persoalan petani sawit bisa diatasi,Contoh dana replanting, dimana para petani bisa mendapatkan bantuan sebesar 20-25 juta/ha.
Tapi sanggat sulit penggurusan administrasinya. Terlalu birokratis sehingga menyulitkan petani yg minim akan informasi dan rendah pendidikannya maka nya BUMKep dengan peruntukkan dasarnya dari dana desa dapat membuat usaha menjual pupuk dan pinjaman dana kepetani.
” Dana punggutan sawit yg dikelola BPDPKS turut menjadi andil turunnya harga sawit untuk itu lah hendaklah setiap BUMKes menjadi jalan alternatif bagi petani yang kembali bisa dinikmati petani. Tandasnya
