Rokan Hilir – Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan Diplomasi Sawit Indonesia baru baru ini di Roma, Tim Delegasi kembali meyakinkan sejumlah negara di benua Eropa seperti Swiss dan Spanyol.
Tujuan nya guna merubah paradigma industri kelapa sawit di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah jauh berubah dengan prinsip keberlanjutan (sustainable).
Bermula pada pertemuan di Zurich Swiss, tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya pertemuan Indonesia – Switzerland Business Forum, yang mengusung tema Indonesia – European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).
Kemudian Tim Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Drs.Enggartiasto Lukita didampingi Staf Ahli Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kepala Kesekretariatan Komisi ISPO bersama
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang diwakili oleh Gulat ME Manurung dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengajak para pelaku usaha Indonesia dan Swiss untuk memanfaatkan Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).
“Setelah perundingan IE-CEPA difinalisasi, diharapkan para pebisnis dari kedua negara dapat langsung memanfaatkan kesepakatan tersebut. Pelaku usaha akan menuai keuntungan dari IE-CEPA,” jelas pria asal Cirebon yang membesar bersama Partai Golkar saat memberikan sambutan pada Forum Bisnis Indonesia-Swiss di Zurich, Swiss.
Dalam Forum itu juga Mendag kelahiran tahun 1951 silam berkesempatan menyampaikan beberapa perkembangan terbaru tentang produk sawit di Uni Eropa bahwa Sektor sawit secara signifikan telah berperan aktif pada perekonomian Indonesia hingga menjadi sumber pendapatan bagi 5,3 juta pekerja serta berdampak terhadap hajat hidup 21 juta rakyat Indonesia.
Sedangkan mengenai Kontribusi sawit terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah sangat memahami hal – hal yang menjadi perhatian Eropa akan sustainability produk sawit Indonesia yang jauh sebelumnya berupaya keras seperti Komitmentnya Indonesia dalam menerapkan konsep ISPO dan RSPO.
“Komitmen dan tantangan dari Eropa untuk produk sawit berkelanjutan telah dijawab Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan moratorium kelapa sawit.
Bahkan sambungnya lagi, Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani Inpres No. 8 pada 13 September 2018 mengenai Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dan yang terakhir dengan diterbitkannya PP 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria
Forum Bisnis Indonesia – Swiss terangnya guna membahas upaya peningkatan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein).
Lebih jauh Drs.Enggartiasto Lukita berkata bahwa Forum Bisnis serupa dibuka juga oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss dan Lichtenstein Muliaman Hadad, dan dihadiri Head of International Relations, Economie Suisse Jan Atteslander, dan Kepala Hubungan Ekonomi Bilateral Sekretaris Negara untuk Hubungan Ekonomi Erwin Arjuna Bollingerrs.
Sedangkan Narasumber pada forum bisnis tersebut adalah Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) DR. Fadhil Hasan, Kadin Swiss-Asia (SACC) Jesse Ng, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Indonesia Iman Pambagyo, Pendiri/CEO E-kollektion Ernesto Sturzenegger, dan Pendiri/CEO Livingdreams Nicole Hoch.
” Forum Bisnis Indonesia – Swiss adalah upaya peningkatan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Swiss supaya lebih erat lagi pasalnya Saat ini terdapat lebih dari 150 perusahaan Swiss yang berinvestasi di Indonesia dan menciptakan lebih dari 20 ribu lapangan pekerjaan di Indonesia. Ujar Mendag menjelaskan.
Setelah selesai sesi pertama, dilanjutkan dengan Dialog langsung one by one, yaitu pertemuan antara pelaku usaha Indonesia dengan mitra bisnis dari Swiss. Model one by one ini sengaja dibuat untuk mempertemukan antara kepentingan para mitra bisnis.
“Melalui forum bisnis ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pengusaha dari kedua negara, serta menjadi sarana untuk menyampaikan kondisi perekonomian terkini,” tutupnya. (R1).
