JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko meminta kepada semua pihak agar tidak bermain menggunakan kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis. Moeldoko mengatakan kelompok radikal yang pihak-pihak yang memakai kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis akan menjadi backfire atau bumerang.
“Saya pribadi ingin mengingatkan, siapapun yang bermain-main dengan itu, yang menggunakan kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis, maka ini akan menjadi backfire (bumerang), jadi jangan main-main dengan itu,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1).
Moeldoko menyatakan bahwa pihaknya tak akan memberikan ruang kepada kelompok radikal. Mantan panglima TNI itu meminta semua pihak menjadikan kelompok radikal sebagai musuh bersama.
“Semua harus memiliki sikap yang sama. Jadi, akan lebih bagus lagi kalau menempatkan radikal sebagai musuh bersama. Tidak usah ragu-ragu menghadapi situasi seperti itu,” ujarnya.
Moeldoko menyatakan negara tak boleh memberikan toleransi terhadap kelompok radikal. Menurut Moeldoko, bila kelompok radikal yang mengusung khilafah diberi ruang maka mereka akan akan mengganggu masa depan anak-anak bangsa.
“Begitu dia berkembang, ini akan mengganggu masa depan anak-anak bangsa Indonesia,” kata dia.
Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo juga telah menerima masukan dari pengurus Gerekan Pemuda Ansor (GP Ansor) terkait persoalan radikalisme. Menurut dia persolaan radikalisme perlu menjadi perhatian bersama dan mendapat atensi Jokowi.
“Ini sebuah upaya bagi presiden membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun untuk memberikan masukan atas hal-hal positif yang harus ditindaklanjuti ke depan,” ujarnya.
Sebelumnya, GP Ansor menyatakan kelompok-kelompok radikal yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia mulai terkonsolidasi menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. GP Ansor menyebut telah memetakan wilayah yang menjadi lokasi mereka membangun konsolidasi.
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kelompok radikal ini di antaranya berada di Jawa Barat dan Riau.
Gus Yaqut mengatakan konsolidasi yang mereka lakukan bukan untuk mengacaukan jalannya pemilihan umum 2019. Justru, kata Gus Yaqut mereka membawa agenda mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka,” ujarnya. Stc/CNN