BAGANSIAPIAPI – Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sangat dibutuhkan kerjasama semua pihak. Pasalnya, Pemerintah tidak bisa menjalankan tugas tanpa kerjasama semua Stakeholder baik itu OPD, Lembaga institusi maupun Media Massa dalam rangka memperjuangkan negeri seribu kubah sebagai kabupaten layak anak.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Rohil, Ir Sri Rahayu usai menyelenggarakan Workhop gugus tugas kabupaten layak anak tingkat kabupaten rohil tahun 2019, Diruang rapat Sekda Rohil, Senin (25/3) siang.
“Kita dari pemerintah tentunya tidak bisa sendiri. Semua pihak harus terlibat. Pemkab bersama stakeholder, OPD, LSM dan media massa juga mempunyai peran yang sama mendorong kabupaten layak anak,” Ujar Sri Rahayu.
Ia juga menegaskan ada banyak indikator yang harus dikejar hingga bisa mencapai target. Sehingga butuh dukungan semua pihak. Hal yang utama juga soal layak anak itu berasal dari keluarga. Jika keluarga tidak layak maka sulit untuk mencapai target kabupaten layak anak.
Ia menyebutkan ada beberapa Kluster untuk mencapai target Kabupaten layak anak dan satu kelembagaan Diantaranya kelembagaan yang merupakan tanggungjawab semua OPD. Kluster pertama adalah soal hak sipil dan kebebasan itu terkait anak dan mendapatkan kutipan akta kelahiran dan tersedia fasilitas informasi layak. Sejak lahir anak-anak harus sudah memiliki Akte Kelahiran dan orangtua wajib mengurus itu.
Selain itu, tingkat partisipasi anak dalam penyusunan program kegiatan dan kebijakan (jumlah kelompok anak, termasuk anak yang ada di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan). “Untuk saat ini jumlah kelompok anak yang belum terbentuk hanya tingkat kelurahan/kepenghuluan. Insaallah dalam waktu dekat akan terbentuk dan disusun kepengurusannya, ” Ucapnya.
Sementara itu, Sekdakab Rohil Drs H Surya Arfan MSi didampingi Kepala Bappeda HM Job Kurniawan Ap.M.Si mengatakan kalau Pemkab rohil akan berkomitmen mewujudkan negeri ini menjadi kabupaten layak anak. “Pertemuan kali ini dihadiri oleh 46 institusi kelembagaan termasuk OPD. Harapan kita bisa bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan kabupaten layak anak,” Pungkasnya. (R2)