Jakarta – Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus merasa partainya layak mendapatkan portofolio kabinet lebih banyak pada periode pemerintahan berikutnya. Di pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, ada 3 menteri dari Golkar, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Lodewijk mengatakan, pada Pemilihan Presiden 2014, Partai Golkar memang tak mendukung Jokowi – JK sejak awal. Partai beringin baru bergabung di akhir 2015. Di Pilpres 2019, kata dia, Golkar mendukung Jokowi sejak awal. Dia pun menilai hal ini membuat partainya pantas mendapatkan posisi menteri lebih banyak.
“Ya beda kan kami baru bergabung 3 tahun terakhir dengan kami start awal ini. Ya mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan Pak Jokowi,” kata Lodewijk, di Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu malam, 5 Juni 2019, sebagai mana dilansir dari tempo.com.
Meski begitu, Lodewijk enggan berkomentar berapa jatah menteri yang dianggapnya moderat. Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengklaim partainya layak mendapat 4 hingga 5 kursi menteri. Agung beralasan Golkar merupakan pemenang pemilihan legislatif ke 2 dari segi perolehan kursi.
Agung juga menyebut 6 nama yang layak menjadi menteri. Kata dia, nama-nama itu beredar di kalangan internal DPP Partai Golkar. Enam nama itu ialah Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ilham Habibie, Ponco Sutowo, Ganjar Razuni, dan Indra Bambang Utoyo.
Lodewijk mengatakan nama-nama yang disebut Agung itu baru usulan Dewan Pakar. Dia mengklaim DPP Partai Golkar belum membicarakannya. Lodewijk juga mengaku belum mengetahui apakah Jokowi sudah membahas jatah menteri ini bersama para ketua umum partai koalisi.
Kendati posisi menteri adalah hak prerogatif presiden, Lodewijk berharap Jokowi mengajak bicara partai koalisi soal itu. “Ketika membicarakan itu, mudah-mudahan presiden mengajak bicara sembilan partai Koalisi Indonesia Kerja. Kami harapkan. Tapi kembali lagi itu hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Lodewijk mengaku belum tahu bagaimana pembagian kursi menteri Jokowi nantinya. Dari sembilan partai pengusung dan pendukung, ada empat partai yang tak lolos di pemilihan legislatif.
“Apakah Pak Jokowi melihat yang dapat kursi di DPR saja atau bagaimana kami belum tahu, termasuk berapa yang dikatakan orang profesional yang akan duduk dalam kabinet,” ucapnya.
Lodewijk menyebut angka lima kursi menteri yang diusulkan Agung Laksono “oke”. Namun, kata dia, “Ya tentunya semua orang berharap sebanyak mungkin.”
Tak cuma mengklaim layak mendapat jatah kursi menteri lebih, Golkar juga merasa patut menduduki jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Lodewijk, portofolio ini pantas diberikan kepada Golkar yang perolehan kursinya terbanyak kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Dia mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah melakukan lobi-lobi pembentukan paket pimpinan MPR dengan partai lain. Pada dasarnya, kata dia, partai-partai lain juga menginginkan jabatan ini.
“Kalau nomor satu (PDIP) ketua DPR maka nomor dua (Golkar) santunnya ketua MPR. Kalau kesantunan berpolitik itu punya Partai Golkar,” kata Lodewijk.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal nama-nama kandidat menteri dari partainya. Dia mengklaim ada ancang-ancang yang dilakukan, tetapi masih akan dibahas secara internal.
“Tanya Pak Agung aja,” kata Airlangga singkat saat ditemui di rumah dinas Menteri Perindustrian, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu malam, 5 Juni 2019.
Airlangga juga tak mau berkomentar soal kandidat pimpinan DPR dan MPR dari partai Golkar. Dia mengatakan ada sejumlah nama yang digodok, tetapi belum final. “Namanya digodok tapi belum matang,” kata Airlangga.
(redaksi/ST2)