JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan banyak pekerjaan kepada seluruh menteri dan pejabat Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah masalah regulasi perijinan yang menumpuk.
Hal itu disampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana mengenai arahan kepala negara kepada para anak buahnya, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020.
“Negara ini terlalu banyak regulasi dan aturan. Sudah saya sampaikan berkali-kali baik UU, Perpres, Permen, peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk di daerah,” kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Jokowi pun meminta Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri untuk menggarisbawahi persoalan regulasi yang tumpang tindih tersebut.
“Mendagri tolong digaris bawahi, Perda, Pergub, Perbup, yang masih banyak sekali tumpang tindih dengan peraturan-peraturan di atasnya,” jelas dia.
Bahkan Jokowi meminta khususnya Mendagri Tito Karnavian untuk menyisir aturan mana saja yang selama ini berjalan dan tidak berjalan dalam hal layanan masyarakat serta iklim investasi.
“Tolong dilihat di setiap kementerian yang membuat bekerja, yang membuat menghambat pelayanan terhadap masyarakat, menghambat investasi dunia usaha, segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. nanti akan segera rapatkan dalam 2 minggu lagi,” tegasnya.
Redaksi : Amran
