“Bahwa ini kan tiap tahun dilakukan, dan bahwa saya bertugas di Balai Kota kita melalui periode yang sama, kita ingin partisipasi masyarakat ikut melihat secara kolaboratif sebagai publik participation,” ujar Sandiaga di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Sandiaga mengatakan, disorotnya penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang menjadi dasar RAPBD DKI 2020 adalah sebuah diskursus yang sehat. Sebab, masyarakat berpartisipasi melihat anggaran yang ada di Pemprov DKI.
“Jadi ini diskursus yang sehat, masyarakat terlibat melihat anggaran Pemprov DKI dan itu kan dari uang rakyat digunakan sebaik-sebaiknya juga untuk kemaslahatan rakyat,” kata dia.
Karena itu, Sandiaga menyebut adanya kritikan dari sejumlah pihak, bukan menjadi ajang untuk memecah belah, namun ajang diskursus yang mendidik.
“Jadi mari kita jangan menjadikan ini ajang pecah belah, tapi ajang diskursus yang mendidik, Pemprov-nya juga bisa menyerap, DPRD-nya juga bisa menampung aspirasi masyarakat dan masyarakat juga lebih mengerti pajak yang mereka bayar, ini uang negara, ini untuk apa alokasinya di mana,” kata Sandiaga.
Tak hanya itu, Sandiaga menegaskan yang terpenting yakni masalah lapangan pekerjaan dan biaya hidup untuk masyarakat kelas menengah terjangkau.
“Menurut saya paling terpenting dua hal tadi, lapangan pekerjaan dan bagaimana biaya hidup di Jakarta ini tetap terjangkau untuk kelas menengah,” tandasnya.
Untul diketahui, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang menjadi dasar RAPBD DKI 2020 menjadi sorotan karena dinilai janggal. Salah satunya adalah rencana pengadaan lem aibon senilai Rp 82,8 miliar. (sumber: Suara.com)
Redaksi: Amran