Masyarakat Berjuang Lawan Banjir, Pemkab Rohil Siapkan Rp 1.59 Miliar untuk Kantor Bupati

ROKAN HILIR – Di tengah bencana banjir yang melanda puluhan ribu rumah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir justru menganggarkan renovasi Kantor Bupati senilai Rp1.599.967.000.

Kebijakan tersebut kini menjadi perhatian publik. Sorotan tertuju pada paket pekerjaan Pemeliharaan Kantor Bupati dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.599.967.000 yang saat ini tengah dalam proses tender.

Berdasarkan data pada sistem layanan pengadaan, paket pekerjaan tersebut berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan itu berlokasi di Kecamatan Bangko dengan waktu pelaksanaan 25 hari kalender. Batas akhir pendaftaran tender tercatat pada 20 November 2026 pukul 14.30 WIB.

Sumber LPSE

Munculnya paket bernilai hampir Rp1,6 miliar itu menimbulkan pertanyaan publik mengenai skala prioritas penggunaan anggaran daerah, di saat masyarakat sedang berjuang menghadapi bencana banjir.

Data banjir justru menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan dokumen laporan banjir BAZNAS Rokan Hilir yang ditandatangani Camat Bangko, Aspri Mulya, S.STP, M.Si, pada 17 November 2026, total warga terdampak banjir di Kecamatan Bangko saja tercatat sebanyak 9.819 jiwa.

Angka tersebut belum mencakup warga di kecamatan lain yang juga mengalami kondisi serupa. Kecamatan Sinaboi dilaporkan mengalami banjir cukup parah di sejumlah wilayah. Jumlah terdampak di Kecamatan Sinaboi diperkirakan lebih dari 2.000 kepala keluarga, dengan data lengkap masih menunggu konfirmasi resmi.

Dengan demikian, persoalan banjir di Kabupaten Rokan Hilir bukan lagi persoalan satu kawasan. Ini sudah menjadi persoalan daerah yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan terpadu.

Kondisi Jalanan di Kota Bagansiapiapi sebagian besar terandam air (f:Jef)

Dalam situasi tersebut, publik menilai pemerintah daerah seharusnya lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Pemeliharaan fasilitas perkantoran memang merupakan kebutuhan administrasi pemerintahan, namun urgensinya patut dipertanyakan ketika ribuan keluarga sedang berjuang menghadapi bencana.

Persoalan yang mengemuka bukan pada boleh atau tidaknya kantor pemerintahan dipelihara. Persoalan utamanya adalah kepekaan pemerintah dalam membaca situasi masyarakat. Anggaran sebesar Rp1,59 miliar dinilai dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan banjir sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku, apabila terdapat ruang untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian prioritas.

Kondisi ini sekaligus menjadi ujian bagi kepemimpinan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kenyamanan fasilitas dan lingkungan perkantoran, tetapi lebih mengutamakan kebutuhan dasar warga yang saat ini mengalami kesulitan akibat banjir.

Masyarakat juga berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan janji dan melakukan peninjauan lapangan, tetapi mampu menunjukkan kebijakan anggaran yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Ucok, melalui pesan WhatsApp. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun penjelasan terkait urgensi pemeliharaan Kantor Bupati tersebut di tengah kondisi banjir.

Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan berimbang mengenai paket pekerjaan tersebut. (Jef)