SumatraTimes.co.id – Presiden Jokowi, di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Siak, Riau, Jumat (21/2/2020), menyerahkan sertifikat lahan perhutanan social seluas 73.670 hektar untuk 20.890 kepala keluarga (KK).
Dikutip dari kompas.com, lahan perhutani social tersebut berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat. Belum diketahui secara rinci kepada masyarakat mana saja tanah sertifikat perhutani social tersebut diberikan.
Presiden Joko Widodo mengancam menarik kembali sertifikat perhutanan sosial yang diterima warga Riau bila lahan perhutani social tersebut tidak digarap.
“SK (Surat Keputusan) itu bisa kita cabut. Jadi kalau enggak produktif bisa kita ambil kembali lalu kita kasih yang lebih produktif. Silahkan saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk dikelola,” ujar Jokowi, kepada warga Riau penerima lahan perhutani social.
Ia memastikan akan memantau pengelolaan lahan tersebut secara berkala. Ia mengatakan, lahan-lahan tersebut bisa dijadikan aset produktif dengan ditanami tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomi.
Ia berharap pemberian sertifikat perhutanan sosial dapat menghindarkan masyarakat lokal dan adat dari sengketa lahan dengan perusahaan-perusahaan.
Sampai Februari 2020, distribusi izin hutan sosial telah mencapai 4,062 juta hektar, dengan jumlah SK Izin/Hak sebanyak 6.464 unit yang dibagikan kepada 821.371 kepala keluarga (KK) .
“Kalau didiamkan saya pastikan saya tahu. Harus dijadikan barang yang produktif secara ekonomi. Memilki manfaat ekonomi. Entah mau ditanami holtikultura atau pohon untuk dimanfaatkan jangka panjang, tetapi harus dimanfaatkan,” ujar Presiden.
“Saya titip sekali lagi, selain produktif, juga harus ramah lingkungan. Tanami pohon yang mempunyai akar kuat agar tanah tidak longsor,” lanjut Jokowi. (sumber: Kompas.com)
Editor : Amran
