SumatraTimes.co.id – Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi tuan rumah untuk sejumlah lembaga dan instansi terkait dengan sumber daya ikan laut Natuna. Mereka meneken kesepakatan bersama untuk menjaga teritori Indonesia.
Total ada 13 unsur terkait dalam penandatanganan kesepakatan bersama itu. Menko Polhukam Mahfud Md turut hadir menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama itu.
“Hari ini kami 13 pejabat utama yang bertanggung jawab langsung di dalam pengendalian pengelolaan kelautan Indonesia untuk menjaga keutuhan teritori dan membangun kehidupan ekonomi di laut Natuna, telah melakukan penandatanganan naskah kerja sama, kesepakatan untuk bersinergi di dalam melaksanakan tugas-tugas, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih atau tidak terjadi kekosongan penanganan,” kata Mahfud di Markas Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).
Kesepakatan itu disebut Mahfud termasuk pula sebagai bagian dari upaya menangkal kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia. Dia mengakui bahwa selama ini kehadiran negara kurang sehingga perlu dibuat volume peningkatan kehadiran khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Kalau Anda tanyakan apakah ini bagian dari aksi masuknya nelayan dan kapal asing, itu memang iya. Selama ini kita kurang hadir di sana, sehingga kita meningkatkan volume kehadiran di perairan kita, baik di perairan teritori, maupun di perairan hak berdaulat, ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sampai ke laut lepas. Itu kita jaga dengan kegiatan-kegiatan patroli dan kegiatan ekonomi nantinya karena sesudah ini nanti akan ada kegiatan kegiatan nelayan yang lebih normal dilakukan di sana,” kata Mahfud.
Di tempat yang sama, Kepala Bakamla (Kabakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia menyebut penandatanganan ini sebagai tindak lanjut rapat yang dilakukan pada Januari lalu. Selain sebagai upaya menjaga hak berdaulat, Aan mengatakan kesepakatan ini juga sebagai upaya pemerintah tetap menjaga sumber daya ikan di laut Natuna.
“Acara penandatangan naskah kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi khusus tingkat menteri pada tanggal 23 Januari 2020 yang membahas tentang rencana aksi pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan di wilayah kedaulatan Indonesia dan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kita di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Yang dilakukan oleh kapal ikan dan kapal pemerintah asing, khususnya Tiongkok,” kata Aan.
“Pemerintah melalui Menko Polhukam bersama KKP berencana mengerahkan sejumlah kapal ikan Indonesia sebagai bentuk penguasaan secara de facto atas wilayah yurisdiksi Indonesia di laut Natuna Utara,” sambungnya.
Berikut ini 13 unsur yang meneken kesepakatan bersama tersebut:
1. Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mayor Jenderal Rudianto;
2. Plh Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jhoni Ginting;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo;
5. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R. Karliansyah;
6. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar;
7. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal TNI Tiopan Aritonang;
8. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri, Irjen Lotharia Latif;
9. Deputi Operasi dan Latihan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Muda Bakamla T.S.N.B. Hutabarat;
10. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati;
11. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Indonesia Riyono;
12. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien;
13. Ketua Kelompok Nelayan Mandiri Basori.
(Sumber : detiknews)
Redaksi / Editor : Amran