SumatraTimes.co.id – Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Kamis (11/6/20) di Gedung DPRD Rohil.
Hearing diikuti Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Hj Dahniar Kepaa Dinas Sosial (Kadinsos) H Junaidi Saleh, Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Yandra SE MSi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Sekretariat Daerah Pemkab Rohil.
Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua Komisi D DPRD Rohil Elfarinda SPd, dan Wakil Ketua Komisi D Syamsudin SP, serta dihadiri Wakil Ketua II DPRD Rohil Basiran Nur Efendi SE, dan Wakil Ketua III DPRD Rohil Hamzah MSi MM.
“Hearing Komisi D DPRD Rohil bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tadi membahas mengenai bantuan sosial (Bansos), serta penanganan dan pengunaan dana Covid -19. Kita turut merasa puas atas penjelasan yang disampaikan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Rohil Syamsudin SP, usai hearing.
DPRD Rohil, jelas Syamsudin, juga menyampaikan apresiasi atas penjelasan-penjelasan yang disampaikan masing-masing OPD terkait penanganan Covid-19, serta bantuan sosial, baik bantuan dari pusat, provinsi dan kabupaten.
“OPD tadi membawa data masing -masing. Mereka menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan, termasuk soal pengunaan anggaran. Dengan memperoleh masukan dari hearing ini, maka akan dapat kita sampaikan kepada masyarakat mengenai penanganan Covid-19, dan bansos,” jelas Syamsudin.
Dijelaskan Syamsudin, Komisi D dan Pimpinan DPRD Rohil menginginkan penjelasan mengenai pelaksanaan Banso, penanganaan dan pengunaan dana Covid-19. Data yang disampaikan masing-masing OPD, kata Syamsudin, sudah tidak ada masalah. Data yang dianggap tidak sesuai, jelasnya, juga sudah diperbaiki.
“Insya Allah. Tadi kita sudah sama–sama mendengar dan kita tanya sama mereka, sehingga kejelasan ini sudah kita anggap cukup. Saya juga puas dengan apa yang sudah disampaiakan OPD terkait penanganan Covid-19. Tapi memang harus ada pembicaraan dan tindak lanjut selanjutnya, karena kita harus akui Covid -19 ini belum selesai sampai vaksin ditemukan,” tutur Syamsudin.
Begitu juga mengenai anggaran covid -19, dikatakan Syamsudin, juga sudah dijelaskan dinas terkait. “Mesk demikian masalah anggaran tetap kita awasi bersama,” tandas Syamsudin.
Ketua Komisi D DPRD Rohil Elfarinda SPd juga mengatakan sangat puas sekali apa yang disampaikan oleh masing-masing OPD terkait bansos, penanganan dan pengunaan dana Covid-19.
“Penjelasan yang disampaikan kepada kami, nanti kami sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi mengenai bantuan Bansos, BLT dan Covid-19,” ujar Elfarinda.
Mengenai komentar masyarakat mengenai bansos, BLT dan bantuan Covid-19 yang seharusnya layak mendapat tapi tidak dapat, juga sudah dijelaskan OPD terkait.
“Tadi juga sudah ada solusi dari dinas terkait. Akan dilakukan lagi ferivikasi dan difaleditasi lagi, dimasukan ke data pembaharuan melalui kelurahan dan desa,” kata Elfarinda.***
Penulis/Editor: Amran
