SumatraTimes.co.id – Bank Dunia menyampaikan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan belanja pendidikan terbesar di dunia, jika diukur sebagai proporsi dari total pengeluaran pemerintah.
Dalam hasil kajian bertajuk Public Expenditure Review Spending for Better Result, belanja pendidikan yang besar itu tak lepas dari hasil kebijakan pemerintah dalam reformasi di bidang pendidikan selama 2 dekade terakhir.
Salah satunya, yakni meningkatkan tingkat belanja pemerintah untuk pendidikan dengan mengamanatkan alokasi 20 persen dari anggaran untuk sektor ini sejak tahun 2002.
Pelaksanaan reformasi bertepatan dengan proses desentralisasi nasional sembari menghasilkan peluang agar pengambilan keputusan lebih dekat dengan pengguna layanan pendidikan.
Sekaligus menciptakan tantangan terutama yang berkaitan dengan masalah koordinasi dan kapasitas.
“Belanja pendidikan RI adalah sekitar 2 kali lipat dari negara-negara Asia Timur Maju seperti Jepang dan Republik Korea. Setara dengan Malaysia dan Singapura,” kata ekonom Bank Dunia Rythia Afkar dalam konferensi video, Rabu (24/6/2020).
Namun bila belanja diukur sebagai proporsi dari Produk Domestik Bruto (PDB), belanja Indonesia di sektor ini berada di bawah negara-negara setara di kawasan.
Sebagai proporsi dari PDB, belanja pendidikan RI adalah sebesar 3 persen dari PDB.
Proporsi itu merupakan setengahnya dari Malaysia dan Vietnam, serta lebih rendah dari banyak negara-negara Asia Timur lainnya.
“Ini sebagian karena tingkat pengeluaran publik secara keseluruhan yang relatif rendah di Indonesia, yang dibatasi oleh tingkat penerimaan pemerintah yang rendah,” papar Afkar.
Belanja untuk pendidikan telah meningkat secara dramatis, didorong oleh aturan anggaran 20 persen. Anggaran pendidikan untuk tahun 2019 adalah Rp 491 triliun, peningkatannya lebih dari 3 kali lipat sejak 2001.
Lebih lanjut, pemerintah daerah (Pemda) adalah pihak yang bertanggung jawab atas sebagian besar belanja publik untuk pendidikan.
Pada tahun 2018, pemerintah pusat hanya menyumbang sekitar 37 persen dari total belanja pendidikan, sementara 63 persen sisanya dialokasikan melalui transfer ke Pemda.
Pengeluaran Pemda untuk pendidikan sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di samping beberapa pengeluaran dari pendapatan asli daerah.
“Sekitar 45 persen dana DAU digunakan oleh Pemda untuk membayar gaji guru PNS, sementara sisanya digunakan untuk biaya pendidikan lokal lainnya termasuk guru kontrak. DAK untuk mendanai dana BOS, Tunjangan Profesi, dan beberapa infrastruktur sekolah,” sebut Afkar.***
Sumber: kompas.com
Editor: amran
