SumatraTimes.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima orang tersangka perkara pelanggaran impor tekstil di Batam.
Empat diantaranya adalah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Adapun tersangka merupakan Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan KPU Batam DJBC Kemenkeu dengan inisial MM. Sedangkan, tiga orang tersangka lainnya adalah Kepala Seksi Pabean dan Cukai Batam DJBC Kemenkeu. Lalu, satu tersangka lainnya dari PT Flemings Indo Batam berinisial IR.
Dalam temuannya otoritas menemukan pelanggaran impor tekstil berupa 27 kontainer dari Batam ke Jakarta yang dilakukan oleh PT Elemings Indo Batam dan PT PGP pada tanggal 2 Maret 2020.
Dalam keterangannya, Kejagung menemukan perusahaan tersebut bersama empat orang pejabat bea cukai diduga telah melakukan pelanggaran kepabeanan berupa pemberitahuan jenis dan/atau jumlah barang impor secara tidak benar antara fisik dengan dokumen yang ada.
Jumlah fisik kedapatan lebih besar sekitar 1,76 juta meter atau dua kali lebih besar dari jumlah yang ada di dokumen yaitu 1,66 juta meter.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan sehubungan dengan proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejagung, Kemenkeu menghormati proses hukum tersebut dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
“Kemenkeu berkomitmen untuk selalu tegas dalam penegakan peraturan jika ada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam rangka melindungi industri dalam negeri, Kemenkeu DJBC terus melakukan penegakan hukum bersinergi dengan aparat penegak hukum terkait terhadap para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan,” kata Heru dalam Konferensi Pers, Kamis (25/6).
Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati menambahkan, khusus di Batam berbagai perbaikan telah dilakukan melalui perbaikan kebijakan/regulasi dan perbaikan dari sisi operasional.
Di sektor kebijakan telah dilakukan evaluasi pemberian fasilitas di Kawasan Bebas dan penguatan regulasi kepabeanan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2012.
Di sektor operasional dilakukan perbaikan melalui pengembangan sistem layanan dan pengawasan CK-FTZ, penguatan Standar Operasional Prosedur, koordinasi dengan Badan Pengusahaan Batam untuk penataan infrastruktur pelabuhan Batu Ampar seperti optimalisasi penggunaan Gamma Ray, dan penguatan Sumber Daya Manusia dari sisi kualitas dan kuantitas.
“Penegakan hukum yang telah dilakukan merupakan bagian dari komitmen dan keseriusan Kemenkeu dalam memberantas barang-barang ilegal yang tidak hanya berpotensi membahayakan masyarakat, melainkan juga terhadap stabilitas perekonomian dalam negeri. Kemenkeu akan terus berupaya agar pasar dalam negeri diisi oleh barang-barang legal yang berasal dari para pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dengan terus bersinergi bersama aparat penegak hukum terkait,” ujarnya.***
Sumber: kontan.co.id
Editor: amran
