SumatraTimes.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan anggaran Rp45,66 triliun pada 2021 dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR.
Dari total anggaran tersebut, Ditjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mendapatkan porsi terbesar sebanyak Rp11,42 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah menekankan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang mendukung pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat.
“Kedua optimalisasi kegiatan dengan menggunakan metode padat karya, ketiga prioritas proyek infrastruktur diantaranya menyelesaikan multiyears kontrak khususnya yang mendorong kawasan ekonomi dan pariwisata,” katanya dalam Rapat Kerja di Komisi V DPR, Rabu (2/9/2020).
Dia menyebut pagu anggaran 2021 Kemenhub sebanyak Rp45,66 triliun. Jumlah tersebut dibandingkan dengan pagu kebutuhan sebanyak Rp70,5 triliun terdapat kekurangan Rp30 triliun.
Oleh karenanya, dalam penyusunan pagu anggaran 2021 telah dilakukan penajaman prioritas dengan memperhatikan kegiatan proyek-proyek besar dalam RPJMN 2020-2024, kegiatan prioritas nasional dalam rangka RKAP 2021.
Dia menjelaskan alokasi program dalam anggaran Rp45,6 triliun tersebut terdiri pada 4 hal yakni dukungan manajemen sebesar Rp9,5 triliun, pembangunan infrastruktur konektivitas Rp33,95 triliun, riset dan inovasi IPTEK Rp112,09 miliar, dan pendidikan pelatihan vokasi Rp2,09 triliun.
Dari unit kerjanya, dia mengalokasikan dana terbesar pada pengembangan perhubungan laut mencapai Rp11,42 triliun, kemudian perkeretaapian Rp11,1 triliun, perhubungan udara Rp10,5 triliun dan perhubungan darat Rp7,64 triliun.
Adapun, unit kerja lainnya, yakni BPSDM sebesar Rp3,54 triliun, Sekretariat Jenderal Rp716,03 miliar, BPTJ Rp350,58 miliar, Balitbang Rp197,9 miliar dan Inspektorat Jenderal Rp121,54 miliar.
Berdasarkan pengelompokan struktur belanja, belanja operasional sebanyak 7,1 triliun atau 15 persen, belanja non operasional 38,4 triliun atau 84 persen. Dengan rincian, belanja modal Rp23,66 triliun, belanja barang tidak mengikat Rp14,79 triliun, belanja pegawai Rp3,97 triliun, belanja barang mengikat Rp3,22 triliun.
“Komposisi menurut sumber dananya untuk rupiah murni Rp33,8 triliun, pinjaman LN Rp807 miliar, SBSN Rp5,6 triliun, PNBP Rp3,79 triliun, BLU Rp1,53 triliun.***
Sumber: bisnis.com
Editor: amran