SumatraTimes.co.id – Bahrain menjadi negara Arab kedua dalam sebulan setelah Uni Emirat Arab ( UEA), yang menormalisasi hubungan dengan Israel di bawah mediasi Amerika Serikat (AS) setelah permusuhan selama puluhan tahun.
Beberapa negara Arab menyambut baik pemulihan hubungan itu, tetapi yang lain menentang inisiatif AS dan banyak yang mewaspadainya.
Dalam tur Timur Tengah pada akhir Agustus yang berlangsung di Israel, Sudan, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengungkapkan optimisme bahwa lebih banyak negara Arab lain akan mengikuti langkah ini.
Para pengamat melihat Manama dan Khartoum kemungkinan besar mengikuti jejak UEA, yang pada 13 Agustus menjadi negara Arab ketiga yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut.
Sementara itu Arab Saudi meski tidak mengecam kesepakatan itu, enggan menormalkan hubungan sampai Israel menandatangani perjanjian perdamaian denan Palestina yang diakui internasional.
Dilansir dari AFP Sabtu (12/9/2020), inilah keempat negara yang memiliki kemungkinan berdamai dengan Israel.
1. Oman
Oman juga menyambut baik kesepakatan negara tetangga mereka UEA dengan Israel, tetapi mengatakan pihaknya tetap berkomitmen pada “hak sah rakyat Palestina yang menginginkan negara merdeka” dengan Yerusalem timur sebagai ibu kotanya.
Negara ini juga sekutu dekat AS, tetapi juga memiliki hubungan baik dengan Iran. Mereka mempertahankan kebijakan netralitas dan selama bertahun-tahun memainkan peran mediasi dalam konflik regional.
Ada beberapa kontak antara Oman dan Israel, termasuk pada 2018 ketika mendiang Sultan Qaboos menyambut PM Israel Benjamin Netanyahu di Muscat.
Sultan Haitham yang dilantik pada Januari setelah kematian Qaboos, “sudah sedikt bertindak karena kemungkinan ada gejolak soal perekonomian dan tidak akan mengambil langkah kontroversial saat ini,” menurut Cinzia Bianco peneliti di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, dikutip dari AFP.
2. Qatar
Qatar belum menanggapi pengumuman UEA yang mengejutkan di tengah kebuntuan diplomatik dengan Abu Dhabi, Riyadh, dan Manama.
Doha yang juga dekat dengan AS hubungannya putus-nyambung dengan Israel, setelah menjadi tempat kantor kepentingan ekonomi Israel pada 1996-2000.
Mereka sangat terlibat di Jalur Gaza, mengelola dan mendanai kesejahteraan rakyat Palestina di wilayah pesisir yang miskin, dengan izin Israel.
3. Kuwait
Negara makmur di Teluk ini juga belum buka suara.
Beberapa kelompok politik dan ormas sipil mengecam keputusan UEA, sedangkan yang lain membelanya.
Akan tetapi formalisasi hubungan dengan Israel mungkin sulit, karena Dewan Nasional telah memanfaatkan “permusuhan terhadap Israel untuk mengklaim posisinya sebagai suara rakyat,” terang Bianco.
4. Sudan
Beberapa faktor dapat mendorong Sudan bergerak menuju normalisasi, tetapi mereka memberitahu Pompeo saat berkunjung ke Khartoum, pembangunan hubungan politik tak bisa dilakukan saat ini.
Sudan yang berkutat dengan krisis ekonomi akut berupaya keluar dari blacklist AS sebagai negara yang dituduh menjadi sponsor terorisme.
Jenderal Abdel Fattah Al Burhan yang memimpin dewan kedaulatan transisi Sudan telah bertemu dengan Netanyahu di Uganda pada Februari.
Setelah pengumuman UEA, para pejabat awalnya mengeluarkan komentar yang kontradiktif.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Haider Badawi menyatakan dukungannya, tetapi Menteri Luar Negeri Omar Gamaleddine mengatakan itu “tidak pernah dibahas pemerintah Sudan” dan segera memecatnya.
Akhir bulan lalu Perdana Menteri Abdalla Hamdok berkata ke Pompeo, pemerintah transisi Sudan yang menggulingkan Presiden Omar Al Bashir tahun lalu dan akan memerintah hingga pemilu 2022, tidak memiliki “mandat” untuk mengambil langkah sebesar itu.
Bahrain pun di awal kedatangan tur Pompeo tidak berniat melakukan normalisasi cepat dengan Israel.
Sudan selama berpuluh-puluh tahun secara teknis berperang dengan Israel.
Di bawah kepemimpinan Bashir, negara di Afrika tengah itu mendukung kelompk radikal selama bertahun-tahun.***
Sumber: kompas.com
Editor: amran