BAGANSIAPIAPI, sumatratimes.co.id – Jelang selesainya fase harmonisasi APBD-P 2020, Jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) bahas realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Pembahasan Pelaksanaan APBD 2020 dilaksanakan secara during yang diikuti oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah, para camat, lurah dan datuk penghulu se Kabupaten Rokan Hilir. Pembahasan pelaksanaan APBD 2020 tersebut dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Rokan Hilir Rudyanto. SH, Msi di Gedung Daerah Datuk Batu Hampar Jalan Perwira Bagansiapiapi, Kamis (08/10/2020). Pjs. Bupati Rudyanto saat itu didampingi sekretaris daerah H. M. Job Kurniawan. AP. Msi.
Pjs Bupati Rohil mengatakan bahwa rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana daya serap anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena menurut data dan laporan yang diperolehnya, pada triwulan keempat 2020 ini masih ada angka penyerapan anggaran tergolong relatif rendah di beberapa OPD.
“Kita perlu mengetahui apa yang menjadi kendalanya,”ujarnya.
Rudyanto menjelaskan, dirinya yang diberi amanah sebagai Pjs. Bupati Rohil berkewajiban untuk memastikan berjalan dengan baik dan lancar program Bupati Rokan Hilir yang saat ini sedang melaksanakan cuti kampanye Pilkada serentak 2020.
“Kegiatan- kegiatan yang telah diprogramkan, terutama kegiatan menyangkut fasilitas umum agar dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga dapat dinikmati masyarakat,”terangnya.
Tambah Rudyanto, Dia berharap OPD untuk menggesa seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan.
“Apalagi saat ini perjalanan APBD 2020 telah berada pada fase triwulan keempat maka menjadi perhatian kita semua,”tutur mantan Plt. Bupati Indragiri Hilir ini.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah H. M. Job Kurniawan. AP. Msi juga mengingatkan kepada kepala OPD untuk memonitor para anggotanya hingga ke PPTK secara berjenjang. Bilamana waktu yang tersisa masih ada kegiatan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan pada masa pendemi Covid 19 saat ini maka jangan dipaksakan.
“Jika ingin juga dilaksanakan maka perlu perhitungan secara cermat agar jangan sampai menjadi beban kerja yang berimbas membuat rendahnya capaian kinerja OPD,”pungkasnya. (***/rls/kominfo/gun)
