SumatraTimes.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan, guna mendukung pembangunan nasional dan pemulihan pasca pandemi Covid-19 diperlukan kebijakan integrasi, serta pengembangan kawasan dan infrastruktur pelabuhan dengan menyeimbangkan konektivitas arus perdagangan antara Indonesia barat dan timur.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional.
“Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur pelabuhan tersebut dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai back bone sistem transportasi untuk menunjang kawasan industri atau hinterland connectivity,” ujar Siti Mukaromah usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik komisi VI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (19/11/2020).
Oleh karenanya, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, perlu dukungan program dan kebijakan pembangunan sektor kelautan yang terarah, tepat sasaran, dan kebijakan pembangunan sektor maritim Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan program-program pembangunan kelautan yang telah ada.
Hingga saat ini, kegiatan pengapalan ekspor impor maupun antarpulau secara nasional masih dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan kondisi itu , kata dia, pelabuhan Priok mesti melakukan percepatan dan penambahan sinergi layanan melalui konektivitas dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dengan cabang-cabang pelabuhan yang dikelola Pelindo II seperti di Palembang, Sumsel ini.
“Pengapalan komoditi impor melalui Priok misalnya, juga banyak yang merupakan kegiatan yang mesti diantarpulaukan lagi ke sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini bisa lebih efisien dengan adanya konektivitas antar pelabuhan, dan juga harus memaksimalkan sistem online untuk kegiatan pemeriksaan fisik peti kemas termasuk Bea dan Cukai serta petugas karantina pelabuhan,” harap legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.***
Sumber: dpr.go.id
Editor: amran
