Oleh: Larshen Yunus
PEKANBARU – Kekhawatiran itu kami sampaikan, bukan sekedar untuk menakut-nakuti Rakyat ataupun melawan Pemerintah, melainkan justru ingin mencoba menjadi Pribadi yang bersikap Jujur, tentunya disertai dengan bukti permulaan dan data-data pendukung lainnya.
Permasalahan perekonomian bangsa wajib dijadikan atensi bersama, terutama di sektor lingkungan hidup, perkebunan dan kehutanan.
Kenapa hal itu wajib dijadikan atensi bersama, karena memang di sektor tersebutlah sangat besar perputaran Uang yang berasal dari sumber manapun, termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Triliyunan Rupiah.
Pertanyaan dan Kekhawatiran itu semakin diperkuat, tatkala situasi dan kondisi rapat antara Menteri Pertanian, Dr H Syahrul Yasin Limpo beserta Jajaran dengan Komisi IV DPR-RI di Senayan.
Terutama pada saat pertanyaan soal BPDPKS, yakni dana sebesar Rp.140 Triliyun, hanya 6 Triliyun Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) buat Petani Rakyat! itu membuktikan, bahwa negara tak punya nyali melihat situasi tersebut, apalagi Program PSR sejauh ini tidak berhasil, dari 180 ribu hanya 27% yang berjalan.
Bagi kami, keberpihakan pejabat kepada rakyat itu bisa dilihat dari seberapa jauh kebijakan yang benar-benar Pro terhadap kepentingan rakyat, yakni kepentingan umum, untuk banyak orang.
Perlu diketahui, sebagaimana penjelasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dihadapan Komisi IV DPR-RI. Uang PSR itu bukan hanya di Kementeriannya saja, melainkan justru berada di beberapa Kementerian dan ada yang Mengkoordinirnya, yakni melalui Menko. Setelah tersadar, sang Menteri tertawa cemas, karena hampir Keceplosan.
Dari Rapat Kerja tersebut dapat disimpulkan, bahwa program-program strategis Pemerintah yang membebani uang rakyat Triliyunan rupiah ternyata justru dikuasai, di monopoli oleh segelintir pihak yang berada di Istana.
SK PSR terakhir itu sudah 3 bulan dan baru-baru ini saya iyakan di istana dan harus saya cabut hari ini, ujar Syahrul Yasin Limpo, mengulangi jawaban Mentan RI terkait pertanyaan salah satu Anggota Komisi IV DPR-RI dari Dapil NTT.
Kekhawatiran itu diperkuat atas pengakuan yang sarat dengan sikap ketidakberdayaan seorang Menteri Pertanian tersebut, pada saat dicecar pertanyaan oleh Komisi IV DPR-RI.
Video atas pengakuan dan pernyataan buka-bukaan menteri pertanian adalah beberapa contoh, bahwa Republik ini sedang tidak baik-baik saja.
Syukurlah, masih ada Menteri Presiden Jokowi yang waras, ditengah sikap dan arogansi salah satu menteri segala urusan
Bagi Kami, selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, bahwa Presiden dan Wakil Presiden mesti intropeksi diri, agar ketauladanan benar-benar dirasakan oleh para pembantunya dari kalangan Menteri maupun Pimpinan Lembaga Tinggi Lainnya.
Apakah Oligarki benar-benar Nyawa atas Berjalannya Pemerintahan Hari ini? Kenapa masalah PSR, Pupuk, Sembako maupun Minyak dan Gas sulit dibenahi. Apakah Mafia yang dibungkus dengan embel-embel Pengusaha selalu menang dengan Pemerintah?
Sejujurnya, kami dari KNPI Provinsi Riau sangat sedih dan kecewa melihat situasi tersebut. Mandataris Rakyat atas Republik ini tidak dijalankan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Pasalnya sebagai pemilik dan pemegang Mandat, sudah pasti Rakyaturka, melihat dominasi Oligarki atas negeri yang katanya Pancasilais ini.
Semoga saja Kekhawatiran kami selaku Pemuda tidak berlanjut menjadi Gelombang Perlawanan yang serius, agar Republik ini tetap Kondusif dan baik-baik saja, amin, doa Ly.
Siapakah Brutus yang dimaksud? Kenapa Presiden terkesan lemah atas ulah si Menteri segala urusan itu?Sudah terang-terangan dia ingin melawan Konstitusi Negara, dengan istilah Presiden 3 Periode, kenapa masih di Pertahankan? Apakah Oligarki lebih kuat dari konsep Nawacita Jokowi-Amin?
Tanyalah pada rumput yang bergoyang!” karena masalah yang terjadi saat ini bermuara atas kebijakan Pimpinan, ingat ya, tidak ada Visi Misi para Menteri! Pimpinan tertinggi negeri ini siapa? ya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maaruf Amin.
Terakhir kami ingin mengajak, agar kita semua sebagai anak bangsa untuk selalu Peduli, Pro aktif dan bersikap Auto kritik terhadap segala situasi yang ada, yang terjadi di Republik ini.