Rokan Hilir – LSM GRPPH-RI meminta kepada Kejari Rohil mengaudit keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
Pasalnya penyertaan Modal awal Bumdes Lenggadai Hilir tersebut pada tahun 2019 sebesar Rp. 250.000.000 dengan rincian dari dana Kepenghuluan Sebesar (DK 2019) Rp. 100.000.000 di tambah Bantuan Keuangan Provinsi Riau (PBP 219) sebesar Rp. 150.000.000 di duga tidak memberikan memfaat positif kepada masyarakat.
Faktanya lapangan, sesuai dengan laporan masyarakat setempat dan sudah kami lihat sendiri, memang betul di Kantor Bumdes samping kantor Penghulu hanya menjual beberapa sancet minuman cepat saji, ada Pempes dan alat alat kelontong ringan lainnya. Tentunya ini tidak sesuai dengan Modal yang sudah di gelontorkan oleh pihak Kepenghuluan Lenggadai Hilir sebesar lebih kurang Rp. 250 juta modal awal, belum lagi di duga ada penambahan modal di tahun berikutnya sebesar Rp. 50 juta pertahun. Ujar Ketua LSM GRPPH-RI Bambang Irawan kepada awak media ini Rabu (6/6/2022).
Oleh sebab itu, Bambang meminta kepada pihak – pihak yang terkait di bidang tindak pidana korupsi (Tipikor) agar bergerak cepat melakukan pengauditan terhadap penggunaan dana Bumdes Lenggadai Hilir.
Bambang menganalisa, Kuat dugaan dana Bumdes Lenggadai Hilir di salahgunakan oleh Oknum demi kepentingan pribadinya sehingga walaupun Bumdes tiap hari buka namun barang barang yang di perjual belikan seperti kantin mau bangkrut saja.
Tujuan di dirikannya BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Harus jelas laporan bulanan dan tahunan nya, ada perkiraan Laba (untung rugi), dari keuntungan itulah kemudian bisa menjadi PAD desa dan seterusnya. Sekarang sudah tiga tahun berjalan masyarakat mempertanyakan uang modal awal dan keuntungannya kemana? Ucap Ketua GRPPHI Bambang Irawan.
Terpisah, Direktur Bumdes Kepenghuluan Lenggadai Hilir JS (ternyata Istri Penghulu) ketika di konfirmasi melalui via telepon Senin (6/6/2022) terkait dana Bumdes sebesar Rp.250 juta dan apakah ada penambahan modal lagi di tahun 2020 dan 2021 untuk kegunaan Bumdes namun tidak mendapat jawaban sebab HP direktur sedang di pakai anaknya.
“Maaf saya anaknya.. hp mama lagi saya bawa les..nanti saya kasih tau mama. Jawab anaknya yang mengaku sedang menggunakan HP tersebut.
Masih terkait Bumdes desa Lenggadai Hilir, Penghulu Sairin ketika di konfirmasi mengatakan bahwa untuk penyertaan modal yang di berikan dari desa berdasarkan data ada di kantor Kepenghuluan Lenggadai Hilir juga terkait pelaporan bulanan ke desa dan monitoring Kepenghuluan perbulan juga ada.
“Berdasarkan dari pengajuan BUMDES kalau ga salah sembako dan pupuk.. yang berjalan. kalau jumpa di kantor bisa sy jelaskan berdasar kan data. kalau kita bisa jumpa di kantor enak kita cerita , tidak hanya masalah BUMDES juga masalah lain. tutupnya. (Hen)