Pekanbaru- Bertempat di Gedung Graha Pena, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau (Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH., menjadi narasumber pada Dialog Interaktif dalam Program Tanya Jaksa yang disiarkan secara langsung oleh Riau Televisi dengan Tema Kejaksaan Tinggi Riau Menuju Zona Integritas, WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
Kejaksaan Tinggi Riau telah melaksanakan pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK- WBBM dimana seluruh pegawai menandatangani pakta integritas dan komitmen Bersama.
Selain itu jajaran Forkopimda secara langsung juga turut memberi dukungan Kejati Riau untuk meraih WBK dan WBBM.
Dialog Interaktif Dalam Program Tanya Jaksa yang di isi oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau (Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH., di benarkan oleh Kasipenkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto SH., MH. Selasa (20/9/2022)
Saat di konfirmasi awak media, Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto SH.,MH., memaparkan bahwa pada kesempatan Dialog tersebut Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau (Raharjo Budi Kisnanto, SH., MH mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan Kejati Riau dalam menerapkan WBK dan WBBM, terdapat 6 (enam) area perubahan yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Pada Area I yaitu Manajemen Perubahan, indikator-indikator yang diperhatikan yaitu penyusunan tim kerja, Dokumen rencana kerja, pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, serta perubahan pola piker dan budaya kerja.
Kemudian pada Area II yaitu Penataan Tata Laksana indikator-indikatornya yaitu Prosedur operasional tetap, e-office (sistem perkantoran berbasis teknologi informasi), dan Keterbukaan informasi publik.
Selanjutnya pada Area III yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM terdapat indikator Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Pola mutasi internal, Pengembangan
pegawai berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu, Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dan Sistem informasi kepegawaian.
Lebih jauh untuk Area IV yaitu Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki 2 indikator antara lain Keterlibatan pimpinan dan Pengelolaan akuntabilitas kinerja.
Seterusnya pada Area V yakni Penguatan Pengawasan indikator-indikatornya meliputi Pengendalian grafitikasi, Penerapan sistem pengawasan internal pemerintahan (SPIP), Pengaduan masyarakat, Whistle blowing system, Penanganan benturan kepentingan, dan Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai.
Terakhir pada Area VI yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Publik indikatorindikatornya adalah Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
Dalam kegiatan Dialog Interaktif dalam Program Tanya Jaksa tersebut mengikuti secara ketat protokol kesehatan (prokes). tutup Bambang. (Hen)
