Jakarta – Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) yang diketuai oleh Tati Vain Sitanggang, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Tergugat I (Presiden RI) dan Ketua Tim JPN Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Tergugat IV (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI) menghadiri persidangan dengan agenda kelengkapan pihak para Tergugat dan pemeriksaan legal standing.
Berdasarkan siaran pers Nomor: PR – 1723/168/K.3/Kph.3/10/2022 yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Dr. Ketut Sumedana kepada awak media, Senin (31/10/2022).
Dalam persidangan tersebut, tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya namun dihadiri oleh Kuasa Hukum Presiden RI selaku Tergugat I, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Tergugat II, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia selaku Tergugat III, kuasa hukum Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi selaku Tergugat IV.
Selanjutnya, Para Tergugat masing-masing memperlihatkan dan menyerahkan dokumen legal standingnya termasuk kuasa hukum Tergugat IV menyerahkan dokumen berupa surat kuasa khusus dari Mendikbudristek RI kepada Jaksa Agung, surat kuasa khusus dengan hak substitusi Jaksa Agung kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menghadiri sidang perkara 592 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam persidangan, Majelis Hakim menyampaikan kepada para Tergugat bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata register nomor 592/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 Oktober 2022, kemudian masuk di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2022 serta diterima oleh Majelis Hakim Perkara 592 tanggal 28 Oktober 2022
Terhadap permohonan pencabutan yang diterima pada tanggal 28 Oktober 2022 tersebut, Majelis Hakim menyatakan pada prinsipnya diperbolehkan mengingat gugatan belum dibacakan dan belum pada tahap jawab jinawab sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat.
Namun demikian, Majelis Hakim belum dapat menentukan sikap dengan mengeluarkan penetapan mengingat Ketua Majelis Hakim dalam perkara tersebut masih mengikuti pendidikan dan latihan.
Adapun kasus posisi dapat dijelaskan sebagai berikut:
Dalam perkara perdata ini, menurut Pengugat (Bambang Tri Mulyono), Tergugat IV selaku pihak yang memiliki otoritas menerbitkan ijazah Joko Widodo selaku Presiden RI in cassu Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai tidak melakukan verifikasi berkaitan dengan keaslian dokumen-dokumen ijazah pendidikan Joko Widodo selaku Tergugat I, yakni (a) Sekolah Dasar (SD) Tirtoyoso I tahun 1973 atas nama Joko Widodo selaku Presiden RI; (b) Sekolah Menengah Tingkat Pertama Surakarta atas nama Joko Widodo selaku Presiden RI; dan (c) Sekolah Menengah Tingkat Atas IV Surakarta atas nama Joko Widodo selaku Presiden RI.
Sebagai kelengkapan syarat pencalonan Tergugat I untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, kelalaian Tergugat IV menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan Presiden periode tahun 2019 sampai dengan 2024 yang tidak memenuhi syarat, tidak sah, ilegal dan inkonstitusional.
Dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk:
Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan.atau memberian dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) & Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.
Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu, sebagai kelengkapan syarat pencalonan Tergugat I untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r PER-KPU Nomor 22 Tahun 2018 untuk digunakan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019 – 2024;
Menghukum Tergugat I untuk menyatakan berhenti dan jabatannya sebagai Presiden RI periode tahun 2019 – 2024.
Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerima dan menetapkan Tergugat I sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dalam Proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019 s.d 2024.
Menghukum Tergugat III untuk melaksanakan Sidang Istimewa dengan agenda sidang untuk menetapkan Pemberhentian Tergugat I dari Jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia Periode Tahun 2019 s.d 2024.
Menghukum Tergugat IV untuk tunduk pada putusan ini.
Selanjutnya, Majelis Hakim menunda persidangan sampai dengan Senin 14 November 2022 dengan agenda pembacaan penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat. tutup Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana (Hen)
