Pekanbaru – Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Marcos Marudut Mangapul Simaremare, S.H., M.H, di dampingi Koordinator Bidang Perdata & Tata Usaha Negera Kejaksaan Tinggi Riau Djaka Bagus Wibisana, S.E., S.H., M.H menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia secara Virtual.
Hal itu disampaikan oleh Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto SH., MH., Rabu (26/4/2023)
Turut hadir dalam kegiatan di Balan Serindit Aula Gubernuran Provinsi Riau, Jalan Diponegoro No. 23, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tersebut secara virtual Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.IP, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Marcos Marudut Mangapul Simaremare, S.H., M.H dan Koordinator Bidang Perdata & Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau Djaka Bagus Wibisana, S.E., S.H., M.H, Danrem 031 WB yang dalam hal ini diwakili oleh Kasiter Danrem 031 WB Kolonel Hipmi Maulana, Danlanud Roesmin Norjadin Marsma TNI Ian Fuady, Kapolda Riau Irjel Pol Mohammad Iqbal, S.IK., M.H, serta seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam penyampaiannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa perlu segera dilakukan aksi terintegrasi terhadap daerah-daerah untuk mitigrasi bencana karhutla, kekeringan dan penurunan produksi pertanian (cadangan pangan). Kemudian juga perlu dilakukan monitoring terhadap perkiraan EI Nino dan tingkat keparahannya pada 2023 dan 2024
Mengurangi hambatan impor untuk produk-produk pertanian yang diperkirakan akan terkena dampak EI Nino, dalam meningkatkan cadangan pemerintah dan mengurangi potensi kenaikan inflasi.
Dalam jangka menengah, penguatan ketahanan pangan harus dilakukan terutama mengingat dampak perubahan iklim akan mempercepat dan memperparah dampak EI Nino ke depan. Serta Penguatan peran stakeholder untuk kesiapsiagaan bencana kekeringan dan karhutla
Kemudian lanjut Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan bahwa Pemda agar proaktif dalam merencanakan program kesiapsiagaan musim kemarau termasuk penerapan status siaga darurat dan permintaan TMC kepada BNPB.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si menyampaikan kepada para perserta rapat agar menindaklanjuti hasil rapat dan arahan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan.
Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia secara Virtual berjalan aman, tertib dan lancar serta menerapkan secara ketat protokol kesehatan (prokes), tutup Bambang Heripurwanto. (Hen)