Pekanbaru – Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Dr. Supardi di wakili oleh Kasi B bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, SH., MH menjadi Narasumber kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) Riau Ke – 1 yang diselenggarakan oleh Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PKC Riau dengan tema “Kopri Pelopor Kemajuan Perempuan”.
Kegiatan Kasi B bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, SH., sebagai Narasumber di Wisma Jalur Kuansing Pekanbaru, MH., Minggu (04/6/2023) sekira pukul 13.00 Wib dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Riau Bambang Heripurwanto SH., MH.
Saat di konfirmasi terkait hal itu, Kasi Penkum Kejati Riau menyebutkan, adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Pengurus Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PKC Riau beserta anggota.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan tema “Advokasi Kebijakan Publik Berbasis Gender” oleh Kasi B bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, SH., MH., Ujar Kasi Penkum Kejati Riau kepada awak media.
Sebagai Nara Sumber, Kasi B bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, SH., MH mengutarakan Advokasi Hukum adalah serangkaian tindakan pemberian Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pemberian Pembinaan Hukum, bertujuan untuk mewujudkan:
a. ketertiban hukum bagi pemberi Advokasi Hukum dalam memberikan pelayanan Advokasi Hukum kepada penerima Advokasi Hukum.
b. kepastian hukum bagi penerima Advokasi Hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menghadapi Masalah Hukum.
Selanjutnya sambung Kasi Penkum Kejati Riau, Nara Sumber yaitu Kasi B bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Ali Rahim, SH., MH menjelaskan analisis kebijakan yang berbasis gender merupakan suatu proses yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dampak terhadap perempuan dan laki-laki dari kebijakan, program, perundang-undangan yang sudah ada dan/atau yang sedang diusulkan.
Analisis kebijakan yang berbasis gender mengakui bahwa kehidupan perempuan dan laki-laki berbeda, dan bahwa kesempatan yang sama tidak harus membuahkan hasil yang setara. Tantangan bagi pembuat kebijakan adalah memastikan apakah kebijakan dan perundang-undangan yang dibuat itu adil dan bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki.
Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) Riau Ke – 1 berjalan aman, tertib, dan lancar serta menerapkan secara ketat protokol kesehatan (prokes), jelas Bambang Heripurwanto. (Hendri)
