Bagansiapiapi – Demi untuk mewujudkan keinginannya maju kembali dan bertarung pada Pilkades 2025 ini, Di duga Eks Penghulu inisial J Jual lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kepenghuluan Serusa.
Tak tanggung – tanggung, berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan data yang di himpun, di duga lebih dari 500 Hektar telah di perjualbelikan ke pihak pembeli dari luar daerah Kabupaten Rokan Hilir semasa Penghulu inisial J masih aktif.
” Ya, kami perkirakan sudah lebih dari 200 lebih surat yang sudah di teken oleh Eks Penghulu Serusa inisial J, ungkap salah satu masyarakat Kecamatan Bangko yang mengaku jadi korban dugaan penggelapan yang di lakukan Eks Penghulu dkk.
Menindaklanjuti temuan tersebut Mantan Kepala desa (eks Penghulu) Inisial J saat dikonfirmasi oleh media membenarkan bahwa pihaknya menerbitkan surat tanah berstatus HPT lebih kurang di titik Koordinat 2.295977 N, 100.883853 E atas keinginan masyarakat, tapi atas masyarakat yang mana tidak di jelaskan olehnya.
ijin ketua masyarakat aku mintak bikin surat untuk bikin tanah ladang tepakso lah ku buat ketuo. Ijin ketua jangan lah di naik kan ketua ,kalau laha tu dijual nyo aku tak tau ketua, pungkas Mantan Penghulu Inisial J
Untuk diketahui, Larangan merambah hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Dalam UU ini, dijelaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
Penggunaan kawasan hutan tersebut tidak boleh mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
Untuk pertambangan, Menteri memberikan izin pinjam pakai dengan mempertimbangkan luas, jangka waktu, dan kelestarian lingkungan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
Dalam UU ini, dijelaskan bahwa perusakan hutan dapat ditindak secara hukum, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
Pasal 83 Ayat 1 Huruf b UU ini mengatur ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar bagi pelaku perusakan hutan.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Dalam UU ini, dijelaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
Penggunaan kawasan hutan tersebut tidak boleh mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
Untuk pertambangan, Menteri memberikan izin pinjam pakai dengan mempertimbangkan luas, jangka waktu, dan kelestarian lingkungan. (redaksi)
