Bagansiapiapi – Wakil Bupati Jhoni Charles menggarisbawahi peran sentral Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskominfo) adalah sebagai ujung tombak pemasaran potensi investasi daerah.
Hal itu di sampaikan nya saat memimpin forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Gedung Misran Rais Jalan Utama Senin (24/3/2025).
“Saya ingin Diskominfo berperan sebagai motor penggerak dalam memasarkan peluang investasi di Rokan Hilir. Kita harus proaktif menjemput dana dari pemerintah pusat agar dapat dialokasikan secara optimal demi kemajuan daerah,” ujar Wabup Rohil memberikan motivasi.
Selain itu, Wakil Bupati juga mengatakan dalam rangka merealisasikan visi dan misi kepemimpinan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi pionir dalam menginisiasi program pembangunan berbasis ekonomi daerah.
Bahkan Ia menekankan betapa pentingnya harmonisasi dan kekompakan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, Bupati, Wakil Bupati, jajaran perangkat daerah, serta para camat dalam mengawal kebijakan pembangunan.
Optimalisasi pemanfaatan Sumber Pendapatan Rokan Hilir (SPRH) yang memiliki potensi besar dalam membuka lapangan pekerjaan di sektor strategis, seperti pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU), penggilingan padi (rice milling), serta industri pengolahan kelapa sawit.
“Musrenbang selama ini sering kali menimbulkan kekecewaan di kalangan Datuk Penghulu yang menghadiri forum di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan inovatif untuk memastikan hasil Musrenbang benar-benar terealisasi secara efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup menyoroti aspek infrastruktur sebagai prioritas utama, mengingat luas wilayah Rokan Hilir yang mencapai 8.843 km² dengan keterbatasan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Maka dari itu, Ia menegaskan perlunya strategi jemput bola untuk mendapatkan tambahan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi guna merealisasikan pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan Musrembang tersebut, Wakil Bupati Jhoni Charles sempat menyinggung bahkan menuntut kontribusi aktif dari perusahaan yang beroperasi di Rokan Hilir dalam perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang kerap mengalami kerusakan akibat mobilitas kendaraan bertonase berat.
“Dukungan dari seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat diperlukan mengingat terdapat 36 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Rokan Hilir. Perusahaan-perusahaan ini harus turut berperan dalam perbaikan infrastruktur,” ungkapnya.
Dalam kesempatan Musrembang itu juga Wabup mengungkapkan beberapa dari hasil giat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di beberapa tempat di daerah kecamatan. Kususnya di sektor kesehatan. Ia menemukan sejumlah ambulans yang mengalami kerusakan dan perlu dilelang untuk efisiensi pengelolaan aset daerah.
Oleh sebab itu, Wabup memberi masukan bahwa pengawasan terhadap layanan publik akan terus dilakukan, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta fasilitas pemerintahan seperti kantor camat, kantor penghulu, dan kelurahan.
“Tanpa sidak, kita tidak akan mengetahui permasalahan riil di lapangan,” ujarnya.
Terakhir Ia menginformasikan bahwa keterlambatan proses administrasi APBD menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas pembangunan.
“APBD kita baru ditindaklanjuti pada 28 Februari, meskipun sudah disahkan pada November tahun sebelumnya, dan baru direvisi dua minggu setelahnya. Hal ini tentu berdampak pada kondisi keuangan daerah,” terang Wabup Jhoni Charles.
Pantauan, adapun yang hadir dalam Giat Musrembang Tingkat Kabupaten Dio selenggarakan di gedung Misran Rais hari ini dihadiri oleh Ketua DPRD Rokan Hilir, Kepala Bappeda, Kajari Rokan Hilir Andi Adikawira Putera SH., MH., di Wakili oleh Kasi Pidsus Kejari Rohil Misael Asarya Tambunan SH., MH., Kodim 0321 atau yang mewakilinya, Kapolres atau yang mewakilinya Para Kepala OPD atau perwakilan, Komisi C DPRD, serta Kabid Infrastruktur Bappeda Provinsi Riau, Mas Paidi, S.Hut., M.Si. (redaksi)