Piru – Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Hal ini dibuktikan dengan diusulkannya Kejari SBB sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) yang akan mengikuti penilaian dalam rangka meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025 oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Plt Kajari Seram Bagian Barat dalam keterangan persnya Senin (26/5/2025) menyampaikan, usulan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap berbagai inovasi, peningkatan kinerja, serta komitmen tinggi Kejari SBB dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK.
Kejari SBB dinilai telah memenuhi sejumlah indikator awal yang menjadi syarat utama dalam pengusulan Satker untuk dinilai sebagai WBK, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, efisiensi, serta penguatan akuntabilitas kinerja.
Atas kepercayaan yang diberikan, Plt Kajari SBB Bambang Heripurwanto, SH., MH., pada kesempatan ini mengucapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan oleh TPI Kejagung RI.
“Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran Kejari SBB dalam membangun budaya kerja yang profesional dan bersih. Tentu saja ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas institusi,” ujar Plt Kajari SBB bahagia.
Menurutnya, Proses pembangunan zona integritas di Kejari SBB telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya, dimulai dari reformasi birokrasi internal, digitalisasi pelayanan, hingga keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja.
Berbagai inovasi layanan seperti pelayanan tilang cepat, ruang konsultasi hukum gratis, hingga edukasi hukum ke masyarakat menjadi bagian dari langkah konkret yang telah dilakukan.
Dengan usulan ini, Kejari SBB akan masuk dalam tahapan penilaian yang ketat dan menyeluruh, baik dari aspek administratif maupun implementatif. Penilaian tersebut meliputi enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, terang Mantan Kasi Penkum Kejati Riau ini.
Tahapan selanjutnya setelah diusulkan adalah proses evaluasi dan pembuktian komitmen dalam bentuk data dukung, testimoni masyarakat, hingga tinjauan lapangan. Keberhasilan meraih predikat WBK bukan hanya menjadi prestasi kelembagaan, namun juga menjadi wujud nyata bahwa Kejari SBB berkomitmen penuh mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.
Pihak Kejari SBB juga berharap adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah daerah, dan mitra kerja strategis lainnya dalam mendukung keberhasilan program zona integritas ini. “Keberhasilan meraih WBK bukan semata-mata karena kinerja internal, tapi juga sinergi dengan berbagai pihak dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel,” tambah Plt Kajari SBB.
Dengan diusulkannya Kejari SBB sebagai calon Satker WBK tahun 2025, diharapkan akan menjadi motivasi untuk terus berbenah dan membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang berintegritas dan humanis.
Mese…mese….mese…..
Kejari SBB, Pasti WBK……tutup Bambang Heripurwanto SH., MH. (redaksi)