Ambon- Dalam rangka pelaksanaan pembukaan dan penyampaian buku panduan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Bidang dan Badan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025.
Terkait hal itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Agoes Soenanto Prasetyo, S.H.,M.H beserta jajaran, hadir secara Virtual melalui Zoom Meeting diruang Vicon Kejaksaan Tinggi Maluku, Selasa (05/08/2025).
Dalam keterangan pers yang disampaikan, adapun Pelaksanaan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan RI tahun 2025 ini, sebagai tindak lanjut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 dan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja dalam rangka pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdapat pada masing-masing Bidang dan Badan termasuk jajarannya di tingkat Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
Evaluasi capaian kinerja tersebut dirasakan penting untuk memastikan bahwa anggaran yang diberikan kepada Kejaksaan RI telah digunakan secara tepat sasaran, berkualitas dan didukung oleh aspek pertanggungjawaban yang akuntabel dalam rangka mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029.
Rapat Virtual yang secara serentak diikuti oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia ini, dibuka oleh Jaksa Agung ST. Burhanudin, yang dalam penyampaiannya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, demikian Penjelasan dari Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardy SH.,MH.
Lanjutnya, 03Jaksa Agung menekankan bahwa rapat evaluasi bukan hanya kegiatan rutin, melainkan sarana strategis untuk menilai capaian, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun langkah korektif guna meningkatkan kinerja institusi.
“Kejaksaan saat ini merupakan Lembaga Penegak Hukum yang paling dipercaya masyarakat dengan tingkat kepercayaan mencapai 76%. Ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi kita bersama,” ujar Jaksa Agung.
Capaian dan Tantangan Kinerja pada Semester I Tahun 2025, Kejaksaan mencatatkan realisasi anggaran sebesar 35,65% dan capaian kinerja sebesar 43,43%. Jaksa Agung menggarisbawahi perlunya keselarasan antara anggaran dan kinerja, agar penilaian dari Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran Kejaksaan tidak menurun.
Jaksa Agung juga menyinggung keberhasilan Kejaksaan yang mampu mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 tahun berturut-turut, sebagai cerminan akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan.
Dalam arahan Strategis Menuju Sasaran Kinerja Nasional, Jaksa Agung menegaskan bahwa penyusunan strategi dan pelaksanaan program kerja Semester II 2025 harus diarahkan untuk mencapai sembilan sasaran strategis Kejaksaan RI Tahun 2025, yaitu :
1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyuluhan hukum;
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum;
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan;
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara;
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta pengembalian kerugian negara;
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
Sementara arahan spesifik untuk masing-masing Bidang Dalam rapat tersebut, Jaksa Agung juga memberikan arahan konkret kepada masing-masing bidang dan badan, di antaranya:
– Bidang Pembinaan : Segera selesaikan kegiatan prioritas nasional yang tertunda;
– Bidang Intelijen : Perkuat peran intelijen penegakan hukum dan edukasi publik;
– Bidang Tindak Pidana Umum : Lanjutkan transformasi sistem penuntutan dan penguatan prinsip due process of law dan keadilan restoratif;
– Bidang Tindak Pidana Khusus : Tingkatkan efektivitas dan kualitas penyelesaian perkara korupsi, TPPU, HAM berat secara akuntabel dan transparan;
– Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara : Tingkatkan kualitas pendampingan dan pendapat hukum dan penguatan fungsi Jaksa Pengacara dan Advocaat Generaal;
– Bidang Pidana Militer : Optimalkan penyelesaian perkara koneksitas;
– Bidang Pengawasan : Perkuat pengawasan internal sebagai quality assurance;
– Badan Pendidikan dan Pelatihan : Perkuat kualitas SDM, karakter baik Jaksa maupun non-Jaksa;
– Badan Pemulihan Aset: Tingkatkan kemampuan pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara secara optimal.
Diakhir penyampaiannya, Jaksa Agung juga menegaskan bahwa penyusunan strategi dan pelaksanaan program kerja Semester II tahun 2025 harus diarahkan untuk mencapai 9 sasaran strategis Kejaksaan RI, antara lain supremasi hukum, transformasi sistem penegakan hukum, peningkatan layanan publik, hingga penguatan tata kelola organisasi.
“Jangan pernah berniat melakukan perbuatan tercela yang merusak marwah Kejaksaan. Kita berdiri bukan hanya sebagai individu, melainkan sebagai satu kesatuan yang bergerak bersama demi kejayaan institusi,” pungkas Jaksa Agung.
Hadir mendampingi Kajati Maluku yakni Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Abdullah Noer Deny, S.H.,M.H, Para Pelaksana Harian (PLH) Asisten, Para Koordinator serta Para Pegawai Jaksa dan Tata Usaha Pada Kejaksaan Tinggi Maluku. Sedangkan Para Kajari dan Kacabjari se-Wilayah Maluku, secara Virtual juga mengikuti kegiatan tersebut didaerahnya masing – masing.
Sementara itu, Para Asisten lingkup Kejaksaan Tinggi Maluku, mengikuti pelaksanaan pembukaan dan penyampaian buku panduan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Bidan dan Badan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025, secara langsung di Jakarta. (redaksi)
