Jakarta – Forum Mahasiswa Peduli Hukum (FMPH) menyatakan kekecewaannya atas kelambanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan sikap pasif Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam selama ini bikin (membuat) Publik Kecewa.
Selain Kecewa, Kumpulan Mahasiswa ini menilai kinerja Pemegang Saham Kabupaten Rokan Hilir lamban, tidak tegas dalam menyikapi permasalahan serius pada tubuh PT PBR Bank Rohil yang diduga menyeret nama Direktur Utama Wan Muhammad Kudri.
Forum Mahasiswa Peduli Hukum (FMPH) juga melihat, pihak otoritas OJK pada tahun 2024 telah merilis, menerbitkan temuan- temuan tertulis secara resmi tentang dugaan Penyalahgunaan dan dugaan Korupsi pada PT BPR Bank Rohil.
Hal itu merupakan pintu masuk, OJK sudah memberi signal tetapi Pemegang Saham Tunggal Bupati H.Bistamam justru terkesan abai, padahal isu ini menyentuh langsung integritas lembaga keuangan milik daerah dan nama baik daerah Kabupaten Rokan Hilir.
“Ada pembiaran sistemik di depan mata kita, dan itu sangat membahayakan,” tegas Nasrul, Demisioner Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir Jakarta (Ipemarohil Jakarta).
Nasrul sekaligus pelapor resmi kasus ini ke OJK mengungkapkan bahwa sejak laporan resmi dilayangkan ke Kantor OJK Jakarta Selatan pada 3 Juli 2025, belum ada satu pun langkah konkret yang diambil oleh OJK Riau.
“Kami selaku Mahasiswa kecewa dan marah. OJK seharusnya jadi benteng terakhir transparansi dan integritas sektor keuangan, tapi hari ini justru menjadi simbol kebisuan, Permanen” ujarnya Sabtu (27/9/2025)
Parahnya lagi lebih mengkhawatirkan, di hari yang sama, OJK Riau juga menerima dua laporan resmi dari pelapor berbeda, yang bahkan disambut langsung oleh pihak OJK Riau di kantornya.
Dalam pertemuan tersebut, telah dipaparkan bukti-bukti konkret pelanggaran yang diduga dilakukan Dirut Bank Rohil, namun semua tetap berakhir pada keheningan.
Nasrul menilai kelambanan ini bukan lagi sekadar masalah prosedural, tetapi bentuk nyata lemahnya komitmen OJK dalam menjalankan mandat hukum. Apalagi dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak main-main: mulai dari penyalahgunaan anggaran operasional, SPPD boros, arogan hingga keterlibatan langsung dalam politik praktis pada Pemilu 2024.
“Ini bukan sekadar soal etika. Ini dugaan pelanggaran hukum. Dan ketika institusi pengawas diam, maka publik mulai bertanya: siapa yang sedang dilindungi?” tambah Nasrul.
Dijelaskan Nasril, petikan Dokumen internal yang kini beredar luas di media sosial disebut semakin memperkuat kecurigaan bahwa PT BPR Rohil sedang mengalami krisis tata kelola. Kepercayaan masyarakat pun berada di titik nadir.
“Jangan sampai Bank Rohil berubah dari lembaga keuangan daerah menjadi alat kekuasaan politik,” tegasnya.
Sebagai pemegang saham pengendali, Bupati H. Bistamam seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah dan kredibilitas PT BPR Rohil. Namun, hingga hari ini, langkah konkret dari beliau belum juga terlihat.
Padahal berbagai dokumen bukti segala jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Dirut Bank Rohil telah beredar luas di media sosial menjadi isu sentral yang harus segera direspon.
“Bupati terlalu berhati-hati, kalau tidak mau dikatakan takut. Di tengah derasnya tuntutan publik, diam bukan pilihan. Bupati harus menjawab kegelisahan publik dengan tindakan” kritik Nasrul.
Pihaknya secara tegas mendesak pencopotan Dirut Bank Rohil sebagai langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik dan membersihkan institusi dari kepentingan politik sesaat.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, jelas bahwa lembaga ini memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pencopotan direksi bank apabila terbukti melakukan pelanggaran serius.
“Jika dalam waktu dekat OJK Riau masih diam, saya dan kawan kawan Mahasiswa akan melakukan Demo, kami datangi OJK Pusat secara langsung. Kami tidak sedang bermain-main Ini soal keadilan dan masa depan pengelolaan keuangan daerah, ” tegas Nasrul, yang juga merupakan putra daerah Rokan Hilir.
Nasrul menegaskan bahwa ini bukan semata persoalan administratif. Ini adalah bagian dari perjuangan kolektif untuk membangun sistem keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.
Jika pihak yang berwenang masih diam, tentu kami akan menggalang masa untuk unjuk rasa di Rokan Hilir maupun di Jakarta. Jika hari ini kita diam, besok kejahatan akan jadi sistem. Ini saatnya bertindak. bersihkan Bank Rohil! INi harapan Masyarakat.
“Kami mahasiswa, pemuda tidak akan diam. Ketika lembaga pengawasan lemah dan kekuasaan cenderung abai, maka rakyat harus bersuara lebih keras. Ini bukan soal politik, ini soal moral publik, ” tutup Nasrul.
Terkait tuntutan Forum Mahasiswa Peduli Hukum terhadap PT PBR Bank Rohil ini, pihak OJK belum bisa di hubungi karena belum memilki akses kesitu, sementara Bupati Rokan Hilir H. Bistamam saat di hubungi melalui via telepon hingga berita ini terbit tidak memberikan tanggapan. (JA)