Bagansiapiapi- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengebut 361 paket proyek infrastruktur tahun anggaran 2025.
Hingga September kemarin, sudah ada 181 kegiatan berkontrak, mencakup 23 tender dan 158 penunjukan langsung, dengan progres fisik mencapai rata-rata 15 persen dan ditargetkan rampung pada Desember mendatang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Rokan Hilir, Khoirul Fahmi, ST, MT, menyampaikan perkembangan implementasi program pembangunan tahun anggaran 2025 yang menunjukkan capaian cukup signifikan.
Dari total 361 paket kegiatan yang telah direncanakan, tercatat 23 paket berbasis tender telah memasuki tahap kontraktual dan mulai dilaksanakan, sementara kegiatan berskala kecil melalui mekanisme non-tender telah terealisasi sebanyak 128 paket.
Menurut penjelasan Fahmi, jumlah keseluruhan kegiatan yang sudah berkontrak mencapai 158 paket dengan mekanisme Penunjukan Langsung (PL), ditambah 23 paket tender yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.
“Secara keseluruhan, progres pelaksanaan fisik telah menunjukkan rata-rata bobot sekitar 15 persen, bahkan sejumlah kegiatan tertentu sudah mencapai 30 hingga 40 persen,” ungkapnya saat memberikan keterangan resmi di ruang kerjanya, Bagansiapiapi, Selasa (23/9/2025).
Ruang lingkup kegiatan yang tengah berlangsung mencakup pembangunan infrastruktur jalan serta bangunan strategis.
Sementara itu, untuk kegiatan yang menggunakan pola swakelola, seluruh alokasi anggaran telah terserap dan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.
Meski sempat menghadapi kendala keterlambatan pada awal tahun akibat transisi kepemimpinan dan perencanaan baru yang harus disusun sejak ia menjabat, Fahmi optimistis seluruh kegiatan akan terkontrak pada awal Oktober dan diproyeksikan tuntas pada bulan Desember.
“Dominasi kegiatan tahun ini difokuskan pada pembangunan jalan, dengan sekitar 15 paket melalui proses lelang dan selebihnya berupa kegiatan cipta karya. Seluruhnya merupakan program prioritas yang telah terencana dan tinggal diimplementasikan,” tegasnya.
Terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor infrastruktur, Fahmi menegaskan bahwa pada tahun 2025 pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan DAK infrastruktur untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Rokan Hilir.
Alokasi tersebut saat ini hanya diperuntukkan bagi sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kami sangat berharap agar tahun mendatang DAK infrastruktur dapat kembali tersedia, mengingat peranannya yang sangat strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Adv)