Rokan Hilir – Menjalankan tugas jurnalistik bukanlah pekerjaan yang selalu berada dalam kondisi ideal. Di lapangan, wartawan berhadapan dengan berbagai situasi, keterbatasan waktu, akses informasi hingga tuntutan untuk menghadirkan berita yang akurat kepada masyarakat.
Karena itu, wartawan tetap dituntut berpegang pada kode etik jurnalistik, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan serta menyajikan informasi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, tuntutan tersebut semestinya berjalan beriringan dengan bagaimana pemerintah memperlakukan pers sebagai bagian penting dalam penyampaian informasi publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sebagai badan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab membuka akses informasi dan membangun hubungan yang sehat dengan perusahaan pers. Hubungan tersebut idealnya berlangsung secara terbuka, objektif dan berdasarkan aturan yang jelas.
Pengumuman hasil verifikasi administrasi kerja sama media massa Tahun Anggaran 2026 melalui aplikasi SIMATRIK patut diapresiasi sebagai langkah digitalisasi tata kelola kerja sama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan media.
Akan tetapi, sistem yang semakin modern juga perlu disertai keterbukaan mengenai mekanisme, kriteria serta besaran anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan publikasi.
Terkait anggaran kegiatan media massa yang mencakup media cetak, media online, televisi, radio maupun bentuk media lainnya, hingga saat ini belum terdapat pencairan kerja sama bidang tersebut pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026 melalui Diskominfotiks Rokan Hilir.
Kondisi tersebut tentu menjadi bagian yang layak diketahui publik, mengingat anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang masyarakat dan penggunaannya harus memiliki dasar serta dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pula dengan pembedaan kategori media lokal dan nonlokal. Kebijakan tersebut dapat dipahami sepanjang memiliki parameter yang jelas, diterapkan secara konsisten dan dapat dijelaskan secara terbuka kepada perusahaan pers yang memenuhi persyaratan.
Dalam konteks ini, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam bersama Wakil Bupati Jhoni Charles diharapkan dapat memastikan tata kelola kerja sama dengan pers berjalan secara terbuka, adil dan sesuai kebutuhan.
Bukan mengenai permintaan perlakuan khusus kepada media, melainkan bagaimana hubungan pemerintah dengan perusahaan pers memiliki dasar yang jelas dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.
DPRD Rokan Hilir melalui fungsi penganggaran dan pengawasan juga memiliki ruang untuk melihat kembali kebijakan tersebut, termasuk bagaimana kebutuhan publikasi pemerintah ditempatkan dalam struktur anggaran daerah.
Sebab, media memiliki fungsi kontrol sosial, sementara pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memastikan publik memperoleh informasi yang benar.
Di satu sisi, pers harus menjaga independensi dan tidak menjadikan hubungan kerja sama sebagai alasan untuk mengabaikan fungsi jurnalistik.
Di sisi lain, pemerintah juga semestinya tidak hanya menuntut kualitas pemberitaan, tetapi turut membangun tata kelola hubungan dengan pers yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, hubungan yang sehat antara pemerintah dan pers tidak semata-mata diukur dari besaran anggaran. Yang jauh lebih penting adalah adanya aturan yang jelas, keterbukaan, kepastian serta rasa saling menghormati terhadap fungsi masing-masing.
Pers bekerja dengan kode etik. Pemerintah bekerja dengan aturan. Keduanya bertemu pada satu kepentingan: memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar.
(Catatan Direktur PT Oketimes Media Rakyat – SumatraTimes.co.id)






