Sumatratimes.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah, baik wali kota, bupati, hingga gubernur untuk menegaskan visi Presiden Joko Widodo di pemerintahan periode kedua.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyebut Tito juga akan mengundang pimpinan kepolisian, tentara, dan kejaksaan tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Penyamaan visi itu terkait pengelolaan anggaran transfer daerah senilai Rp800 triliun.
Selain itu akan hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Begitu juga dengan Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.
“Sebagai informasi, nanti tanggal 13 November 2019 di SICC Sentul Bogor, Mendagri akan mengundang semua Gubernur, Walikota/Bupati, Kapolda, Kapolres, Kajati maupun Kajari, Pangdam, Danrem, Dandim serta Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kab/Kota se-Indonesia untuk rakor tentang Penyamaan Visi Pembangunan 2020-2024 ke depan,” kata Bahtiar dalam keterangan pers, Selasa (5/11).
Bahtiar mengharapkan para kepala daerah untuk hadir dan tidak hanya mengirim perwakilan. Menurutnya, acara tersebut sangat penting untuk menyamakan persepsi visi pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu memastikan kehadiran Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi tersebut.
“Dalam kesempatan tersebut, Presiden Ir Joko Widodo dan Wapres Prof KH Ma’ruf Amin juga dijadwalkan turut memberikan arahan bersama empat Menteri Koordinator,” ujar Bahtiar.
Sebelumnya, Tito sempat mengatakan hendak mengumpulkan kepala daerah usai bertemu Pimpinan KPK Alexander Marwatta dan Saut Situmorang.
Tito mengatakan mereka membahas anggaran pemerintah daerah yang juga jadi ranah Kemendagri.
“Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih kurang Rp800 triliun anggaran yang akan ditransfer ke daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan,” kata Tito kepada wartawan usai pertemuan di Kantor Kemendagri, akhir Oktober lalu. (sumber : CNN Indonesia)
Redaksi : Amran