SumatraTimes.co.id – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, diminta berhenti membuat kebingungan pemahaman. Yudian mengeluarkan beberapa pernyataan yang menyinggung Pancasila dengan agama.
Yudian pernah mengatakan agama sebagai penghalang idiologi Pancasila. Pernyataan yang dinilai sama dengan paham komunis, agama sebagai penghalang. Ia juga sempat menyampaikan pelarangan penggunaan cadar, dan terakhir salam dalam agama Islan, diganti dengan Salam Pancasila.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua PKSmuda Rokan Hilir (Rohil) Rio Almusata SSos, Jum’at (21/2/2020). Ia juga menyampaikan sepakat dengan Koordinator Wilayah (Korwil) PKS Muda Sumatera Utara (Sumut) Bidang Sosial dan Politik, Prayogi SST.
“Pernyataan seperti ini tentunya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Hal ini tidak seharusnya diucapkan oleh pejabat negara, terlebih Kepala BPIP yang bertugas menjaga ideologi Pancasila. Pernyataanya hanya akan menimbulkan kegaduhan,” ucap Rio.
Dikatakannya, Bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Maka tidak perlu ada pernyataan yang kemudian membenturkan agama dengan pancasila. Ia menyebut, hal itu hanya akan menimbulkan kekhawatiran, seolah-olah orang yang beragama tidak Pancasila dan yang Pancasila tidak harus mengikuti agama.
Rio Almusata menambahkan sebelum heboh dengan salam Pancasila, BPIP pernah menyinggung agama adalah musuh Pancasila. Untuk diketahui Pak Yudian ini juga pernah melarang mahasiswinya untuk mengenakan cadar.
“Jadi motif berdirinya BPIP ini apa sih? Bila untuk mengkampanyekan Pancasila janganlah ranah agama diketepikan. Bila hanya menambahkan salam Pancasila diakhir kata mungkin tidak akan terjadi polemik seperti ini. Tetapi bila assalamualaikum diganti dengan Salam Pancasila tentu maka akan timbul persoalan baru yang menyakiti umat muslim,” kata Rio.
Sehubungan dengan pejabat negara yang nyeleneh, Presiden Joko Widodo diminta agar lebih hati-hati lagi dalam penunjukan kepala atau pimpinan lembaga negara yang berhubungan pemerintahan.
“Jangan hanya gara-gara seorang yang berbuat maka seluruh elemen di pemerintahan Pak Jokowi yang terkena imbasnya,” kata dia. (hendri)
editor: amran
