SumatraTimes.co.id – Pasca penetapan status siaga darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 11 Februari 2020 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60,85 miliar di APBD 2020 untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau.
Status siaga darurat bencana Karhutla akan berlangsung hingga 31 Oktober mendatang. Penetapan status siaga tingkat provinsi ini menyusul sudah ditetapkanya tiga kabupaten dan kota di Riau. Yakni, Bengkalis, Siak dan Dumai. Serta mulai masuknya musim kemarau di Riau.
“Anggaran itu salah satu bentuk kebijakan strategis pak gubernur untuk pencegahan Karhutla. Kalau sebelumnya ada 13 kebijakan, kemudian ada penambahan anggaran menjadi 14 kebijakan,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, Ervin Rizaldy, Selasa 25 Februari 2020.
Ervin mengungkapkan, anggaran sebesar Rp 60,85 miliar tersebut tidak hanya diposkan di satu dinas saja. Namun tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau, termasuk di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau.
“Kalau di Dinas LHK Riau hanya sekitar Rp10 miliar dari Rp 60,85 miliar, sisanya ada di beberapa OPD untuk pencegahan sekaligus menanggulangan Karhutla,” ujarnya.
Untuk anggaran Rp10 miliar di Dinas LHK Riau, dikatakan Ervin, dana tersebut sebagian besar diperuntukan untuk pengadaan mesin pompa air sebanyak 40 unit.
“Pompa air yang kita beli memiliki spesifikasi mesin tinggi. Satu paket komplit dengan selangnya hampir Rp150 juta. Kalau 40 unit berarti total anggaran untuk pengadaan sebesar Rp6 miliar,” ujarnya.
Sedangkan untuk pembelian mesin pompa tersebut, kata Ervin, pihaknya telah melakukan survei di tiga pabrik agar dalam proses lelang berjalan tanpa cacat administrasi.
“Jadi kita sudah cek rata-rata harganya segitu (Rp150 juta). Itu yang dilelang melalui LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Riau,” ucapnya.
Saat ini Dinas LHK Riau memiliki 10 unit mesin pompa yang stanby di kantor. Dengan pengadaan pompa itu, maka LHK Riau akan memiliki 50 unit mesin pompa, yang nantinya akan disebar di 13 UPT Dinas LHK Riau.
Sementara Kepala BPBD Provinsi Riau Edwar Sanger membenarkan terkait adanya penganggaran Rp 60,85 miliar untuk pencegahan dan penanggulangan Karhutla tersebut. Namun dirinya mengaku tidak ingat berapa persisnya anggaran untuk penanganan dan pencegahan Karhutla yang ada di badan yang dirinya Pimpim.
“Kalau di BPBD saya tidak ingat rinciannya, salah satunya untuk pembentukan 12 desa tangguh bencana sebesar Rp1,5 miliar,” katanya. ***
Editor: amran
