BAGANSIAPIAPI, sumatratimes.co.id – Seperti biasa kalau kita reses pasti dominan itu adalah infrastruktur. Namun karena adanya pandemi covid maka terjadi pemotongan anggaran sebesar 50 persen setiap anggaran. Demikian hal ini dijelaskan oleh anggota DPRD Riau dari partai Golkar Karmilasari,S.Kom ketika ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Rohil di Jalan Kecamatan batu empat Bagansiapiapi, Kamis (16/07/2020).
“Kurang lebih 1,7 Triliun sudah terpotong, tinggal 8,4 T untuk anggaran APBD Riau 2020. Sementara pusat mengharuskan 35 – 50 persen dilakukan penyesuaian tersebut. Jika tidak dilakukan maka DAU Riau tidak akan disalurkan untuk tahun ini. Tetapi Alhamdulillah provinsi Riau telah berhasil mengikuti penyesuaian tersebut,”katanya Karmilasari.
Dijelaskannya kalau bidang infrastruktur tetap ada, rumah layak huni dan ketahanan pangan. Sedangkan pengadaan pakan ternak di over ketahun 2021. Sedangkan untuk jalan sepanjang 5 Km jadi 2,5 Km.
“Jadi banyak pengurangan 50 persen termasuk rumah layak huni juga begitu,”katanya.
Dikatakannya, masa reses dirinya pada tanggal 3 hingga 10 Juli 2020. Kemaren reses dirinya di Pujud, Tg Medan, Tanah Putih dan Bangko Pusako.
“Kami dalam satu kali tahap tiga kali turun dengan masa jangka waktu perempat bulan terserah diambil bulan apa. Dalam masa reses tersebut nanti ada laporan hasil reses yang disampaikan pada paripurna,”ujarnya.
Pada saat sidang paripurna kemaren yang dihadiri oleh sekda provinsi Riau, dirinya menyampaikan bahwa kabupaten Rokan Hilir (Rohil) khususnya kecamatan yang paling lama yakni kecamatan Kubu namun saat ini kondisi jalan seperti itu. Hal ini harus diperhatikan, oleh sebab itu dia sampaikan saat di forum.
Kata Ia, karena melihat potensi Rohil merupakan deposit minyak tertinggi yang artinya Rohil penyumbang DBH tertinggi. Begitu juga jumlah perkebunan sawit yang luas artinya BPD PKS hanya seperti itu artinya Rokan Hilir memiliki potensi.
“Mohon Rokan Hilir dihargai jadi fokuslah di jalan. Paling tidak jalan itu yang fungsional itu diperbanyak. Supaya masyarakat bisa menggunakan sehingga terbuka akses antar kecamatan dan antar kabupaten,”katanya.
Lanjut Ia, tidak hanya di kecamatan Kubu namun juga di kecamatan Pekaitan , kecamatan Pujud juga diarahkan agar lebih fokus infrastruktur jalan. Walaupun tanggapan pemerintah provinsi Riau belum ada namun hal ini, kata ia, harus diperjuangakannya.
“Kita berharap Rokan Hilir diprioritaskan untuk infrastruktur jalan terutama jalan yang agak parah yang dibutuhkan masyarakat. Memang diusulkan 16 titik namun karena sekarang kondisi Covid 19 paling tidak sekarang 10 titik dapat terealisasi,”ujarnya. (gun)
