SumatraTimes.co.id — Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperpanjang waktu input nomor ponsel untuk bantuan kuota internet.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo mengatakan permintaan itu diajukan karena operator sekolah mengalami kesulitan dalam proses input maupun verifikasi dan validasi data nomor HP siswa.
“Maka kami meminta agar proses entri maupun verval (verifikasi dan validasi) diperpanjang tanpa batas cut off karena bisa muncul kendala-kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP yang baru, ganti nomor HP, jaringan tidak support dan lain-lain,” kata Heru dalam keterangan tertulis, Senin (14/9).
Lebih lanjut, dia lalu mempertanyakan efektifitas pembagian kuota internet tersebut. Sebab, berdasarkan data hingga 11 September lalu, tak sampai 50 persen nomor siswa didaftarkan untuk mendapat bantuan itu.
Kemendikbud telah merilis perkembangan input data Bantuan Kuota Internet yang menjelaskan bahwa data nomor ponsel yang sudah terdaftar sebanyak 21,7 juta nomor dari 44 juta siswa dan 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di Indonesia.
“Artinya dana untuk bantuan kuota internet yang sangat besar antara 7,2 hingga 9 triliun sebagian besar akan tidak digunakan,” kata Heru.
Sejumlah pelajar melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Balai Warga RT 05/RW 02 Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2020). Pelajar yang datang ke balai warga berasal dari berbagai tingkatan sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA.
Selain itu, dia mengatakan data yang dirilis itu juga menunjukkan bahwa Kemendikbud dan Pemda tidak memiliki pemetaan yang akurat terhadap implementasi pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung.
Implementasi itu terkait dengan berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ daring atau berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ luring maupun campuran, serta berapa banyak siswa yang punya ponsel atau punya jaringan internet.
“Besarnya selisih antara nomor yang sudah terdaftar dengan target jumlah siswa yang akan diberikan bantuan menunjukkan implementasi PJJ tidak berlangsung sebagaimana mestinya,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud Muhammad Hasan Chabibie mengatakan Kemendikbud bakal menyerahkan data nomor ponsel dari Dapodik ke operator telekomunikasi pada 15 September 2020.
Dengan begitu, sekolah dan kampus masih bisa menginput data nomor HP sebelum tanggal tersebut.
Bagi sekolah atau kampus yang tertinggal dalam pengisian data, maka Kemendikbud akan mengirimkan data nomor ponsel susulan kepada operator di akhir bulan.
Setelah diproses oleh operator, kuota akan dikirim ke nomor ponsel yang tercatat pertengahan September 2020. Siswa bakal menerima 35 gigabyte per bulan, guru menerima 42 gigabyte per bulan, serta mahasiswa dan dosen menerima 50 gigabyte per bulan.***
Sumber: CNN lndonesia
Editor: amran