Jakarta- Gerak cepat Prof. Asep Nana Mulyana Sh. M.Hum dalam menghadirkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas patut diapresiasi. Apa Pasal?
Sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Asep Nana Mulyana menginginkan Dirjen PP Kemenkum HAM yang dikomandoi nya mampu mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi dan bebas dari birokrasi yang bertele-tele.
Bertempat di Aula Dirjen PP Kemenkum HAM, Kuningan Jakarta, Senin 15 Januari 2024, ratusan pegawai, pejabat, Aparatur Sipil Negara dan pegawai Non ASN Dirjen PP Kemenkum HAM menandatangani Fakta Integritas atau Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2024. Dirjen PP Kemenkum HAM Asep Nana Mulyana memimpin langsung kegiatan hari itu.
Para pegawai ASN struktural dan fungsional menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pelayanan Dirjen PP Kemenkum HAM kepada instansi pemerintah, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah dan juga masyarakat yang profesional, berintegritas, transparan, tepat waktu, tepat guna dan bersih dari pungutan.
Dirjen PP Asep Nana Mulyana didaulat memandu dan menandatangani pernyataan sikap seluruh pegawai ini untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi bersih Melayani di lingkungan kerja Dirjen PP Kemenkum HAM.
Asep Nana Mulyana mengajak seluruh jajarannya untuk melayani stake holder dan masyarakat dalam perancangan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik lainnya bersih dari korupsi, tidak bertele-tele dan bebas pungutan.
Dirjen PP Asep Mulyana memberikan apresiasi atas keberhasilan pihaknya mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di Dirjen PP Kemenkum HAM. Tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB) memberikan penghargaan Zona Integritas WBK kepada Dirjen PP Kemenkum HAM.
“Untuk Tahun 2024 ini, saya berharap jajaran kita di Dirjen PP Kemenkum HAM mampu mewujudkan ZI WBBM. Raihan anugerah Zona Integritas WBK tahun lalu memicu semangat kita untuk mewujudkan WBBM. Diperlukan soliditas dan komitmen bersama dalam membangun ZI WBBM ini,” ujar Dirjen PP Kemenkum HAM Asep Nana Mulyana saat menyampaikan arahannya hari itu.
Dijelaskannya, mengacu pada aturan terbaru Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di instansi pemerintah.
WBBM adalah predikat yang diberikan kepada lembaga negara yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan kegiatan Deklarasi Janji Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid bertempat di ruang rapat Legiprudensi, dan virtual melalui video conference bagi ASN di satuan kerja di Kantor Wilayah Kemenkum HAM.
Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Setelah penandatanganan, seluruh pimpinan tinggi bersama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli utama melakukan sesi foto bersama.
Bersamaan kegiatan penandatangan Fakta Integritas hari itu, Dirjen PP Kemenkum HAM Asep Nana Mulyana menerima penghargaan dari Adhyaksadigital.
Lewat ADHYAKSA DIGITAL AWARD 2024, Nana Mulyana dinobatkan sebagai salah satu tokoh pejabat Kejaksaan RI yang memiliki visi dalam pelyanan dan penegakan hukum Kejaksaan RI.
Sebagai jaksa, Asep Nana Mulyana yang kini diberi amanah sebagai Dirjen PP Kemenkum HAM, dinilai sebagai sosok pemimpin yang visioner, khususnya dalam membentuk, merancang dan menyusun regulasi. Sehingga hukum mengikat warga negara untuk ditaati dan bermanfaat, dalam penegakan supremasi hukum. (rilis)