Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini menyoroti Provinsi Riau pasalnya Riau adalah salah satu daerah dengan Korupsi Sumber Daya Alam (SDA) yang memprihatinkan.
Buruknya pengelolaan SDA di negara ini mengakibatkan banyak persoalaan yang merugikan negara.
Korupsi perizinaan yang megakibatkan pendapataan negara tidak maksimal dan berakhir pada bencana dan kerusakan lingkungan yang mengerus sumber daya negara. Dari bencana asap, banjir sampai galian tambang yang tidak diperbaiki semuannya membuat republik ini seolah-olah tak dikelola dengan baik.
Hal itu di ungkap pada acara Diskusi “Melawan korupsi disektor Sumber Daya Alam” yang ditaja KPK, FPCI dan WRI pada hari Jum’at semalam 25 Januari 2019 di Gedung KPK.
Dalam kesempataan tersebut wakil ketua KPK Laode M. Syarif menekankan ada beberapa daerah yang sangat masif korupsi dalam bidang SDA dengan menghasilkan hutan yang masuk dalam kondisi rusak berat.
Pimpinan Lembaga Negara Anti Rasuah dengan gamblang mengatakan bahwa Provinsi Riau termasuk Kab. Rokan Hilir salah satunya kemudian di ikuti Kalimantan dan Papua adalah daerah yang sangat memprihatinkan dalam pengelolaan SDAnya. ” Riau dengan 3 orang mantan Gubernur yang jadi tahanan KPK, 2 orang diantaranya merupakan pesakitan dengan kasus korupsi SDA (Rusli Zainal dan anas Makmun). Sebutnya selaku pembicara utama dalam acara diskusi tersebut.
Masih dalam gedung KPK, salah satu Penggiat anti Korupsi yakkni dari Aliansi Masyarakat Usut Korupsi (AMUK) yang hadir pada acara tersebut berkomitmen dengan simpul-simpul yang ada dan akan terus melaporkan dan menyuarakan kasus-kasus korupsi SDA di provinsi Riau.
Sekretaris Eksekutif AMUK. M. Husin,
yang ikut hadir pada acara tersebut menyampaikan beberapa pokok pikiran menyangkut pengelolaan perizinan yang harus transparan dan bisa diakses oleh masyarakat ( baik berupa luas areal perizinan, AMDAL dan hal-hal lainnya).
Untuk itulah, Pemerintah daerah mau atau tidak mau harus mau tebuka dan bekerja sama dengan kawan NGO, media, masyarakat adat.
Artinya, keseriusan Pemerintah dalam menekan dan menghadapi korupsi di sektor SDA menjadi penekanan yang harus dan segera dilakukan sebelum hutan dan kekayaan alam kita punah. Ujar M.Husin yang memiliki kontak langsung dengan KPK.
mengenai hal tersebut, Direktur Eksekutif AMUK Adharsam mempertanyakan ke KPK tentang kasus perusahaan -perusahaan yang telah dilaporkan pansus DPRD Provinsi Riau dalam kasus Korupsi SDA dan SP3 kasus ilegal loging yang dilaporkan ke KPK.
Kita minta KPK untuk segera menetapkan korporasi yang sudah meluluh lantakkan hutan Riau dipidana sebagai efek jera dari sebuah tindakan koruptif yang merugikan rakyat Riau dengan bencana banjir dan asap yang diderita selama ini. Pungkasnya mengakhiri. (R1).
