Pekanbaru – Kami di pecat tidak Hormat karena menolak dan tidak mau bersekongkol. Demikian disampaikan oleh Direktur Umum dan Komisaris Utama BUMD PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir, Rabu kemarin (29/1/2025).
Klarifikasi tersebut sekaligus membantah salah satu berita salah satu pemberitaan berjudul Terbongkar,,!! Skandal Rp480 Miliar: Uang Daerah Diduga Dikorupsi, Dua Pejabat Dipecat!
Menurut Rahmad Hidayat selaku Direktur Umum, dirinya perlu meluruskan informasi yang beredar di masyarakat atas berita yang membuat publik salah persepsi. Karena seolah-olah adanya pemecatan masalah serius terkait pengelolaan keuangan BUMD.
Jadi perlu disampaikan, “Kami (Rahmad Hidayat) Direktur Umum dan Tiswarni selaku Komisaris Utama sampai detik ini belum resmi mendapat surat atau bukti fisik pemecatan dari Bupati Afrizal Sintong (pemegang Saham) maupun Salinan Akta RUPS Luar Biasa yang kabarnya dilaksanakan pada Kamis siang, 23 Januari 2025 lalu.
Hingga saat ini, belum ada diberikan informasi resmi kepada kami, meskipun Nomor WA kami sudah dikeluarkan dari Grup WhatsApp BUMD PT. Sarana Pembangunan Rokan Hilir.” ujar Rahmad kepada kepada media ini.
Penuturan Rahmad, kalaulah memang ada pemecatan tidak hormat yang dijatuhkan kepada kami berkaitan dengan penolakan kami untuk penandatanganan Perubahan RKA Tahun 2024 dan juga RKA Tahun 2025 maka hal ini tidak sesuai prosedur dan Perundang-undangan.
“Benar kami menolak untuk tanda tangan, pasalnya banyak penyimpangan dan anggaran yang tidak realistis atau angka- angkanya fantastis, baik pada perubahan anggaran yang terlampir dalam isi Draft Perubahan RKA 2024 tersebut, maupun pada draft RKA Tahunan 2025. Jadi kalau ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan itu di luar sepengetahuan kami, terang Direktur Umum Rahmad Hidayat kepada media ini.
Menurutnya, Apa yang dituliskan dari pemberitaan beredar mengutip komentar seorang sumber bahwa pengalokasian penuh dana ini tanpa transparansi membuat banyak pihak geram.
Sambungnya, ini bukan hanya penyelewengan, tapi perampokan uang rakyat secara terang-terangan! Dugaan ini semakin menguat setelah dua pejabat tinggi terkait, Rahmat dan Zulfakar, diberhentikan dari jabatannya.
“Saya hanya mau sampaikan begini. Isu besar yang beredar sekarang ini, seakan-akan kami melakukan penyelewengan dana BUMD. Itu tidak benar. Faktanya, kalau mungkin diberhentikan itu dari penolakan penandatanganan Perubahan RKA Tahun 2024 dan RKA Tahun 2025 yang banyak mark-up isinya. Kami menolak dipaksa untuk bersekongkol dan infonya yg diberhentikan adalah Direktur Umum Rahmad Hidayat dan Komisaris Utama Tiswarni serta Direktur Pengembangan Zulfakar diberhentikan sementara” bebernya.
Senada itu, Tiswarni selalu Komisaris Utama membeberkan bahwa “Pemecatan pengurus baik Komisaris maupun Direksi tidak bisa serta merta dilakukan dengan sesuka hati, harus ada alasan-alasan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 46, dari pasal tersebut tidak bisa dibuktikan alasan pemecatan tidak hormat.
Begitu juga dengan direksi berdasarkan pasal 65, jadi jika benar adanya informasi pemecatan kami pada RUPS LB tersebut, kami anggap pemecatan itu tidak sah secara hukum, sewenang wenang dan cacat hukum”.
“Mestinya yang diberhentikan tersebut Direktur Utama nya, yang ugal-ugalan menggunakan anggaran yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak pernah melaporkan Laporan Keuangan dan Realisasi RKA 2024 kepada Dewan Komisaris sesuai peraturan yang berlaku”, tegas Komisaris Utama. (redaksi)