Pekanbaru – Gabungan elemen Mahasiswa dalam Cipayung Plus Riau, bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau serta sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya melaksanakan diskusi untuk mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Tujuannya dalam rangka menelusuri dan menginvestigasi defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
Defisit tersebut dinilai tidak transparan dan berpotensi menjadi indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pimpinan DPRD Provinsi Riau saat itu
Laporan BPK RI juga menyoroti sejumlah temuan serius terkait penggunaan belanja daerah yang tidak efisien, serta tumpang tindih anggaran yang patut dipertanyakan.
Defisit anggaran 1,76 trilliun ini bukan persoalan kecil, karena akan membebankan APBD Riau 2025, yang pasti akan menghambat pembangunan Jalan, fasilitas sekolah dan kesehatan, serta ekonomi pasti akan lesu di wilayah Provinsi Riau.
Cipayung Plus Riau KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, Himapersis dalam keterangan bersama menegaskan bahwa DPRD tidak boleh tinggal diam dan hanya menjadi lembaga stempel.
“Kami mendesak DPRD Provinsi Riau untuk tidak hanya melakukan rapat biasa, tapi segera membentuk PANSUS guna menggali akar persoalan dan mengevaluasi seluruh postur anggaran yang telah menimbulkan defisit besar, jangan pasif dan hanya fokus pada melaksanakan pokok fikiran saja, karena kalian dipilih untuk mengawasi, demikian ujar salah satu Teguh Azmi Cipayung Plus Riau Kamis (26/6/2025)
Tak kalah pentingnya, Mahasiswa juga menegaskan bahwa jika DPRD tidak segera merespons tuntutan ini dalam waktu dekat, maka gelombang gerakan akan terus digelar dengan melibatkan massa aksi untuk memenuhi jalanan Pekanbaru.
