Bagansiapiapi – Rencana aksi damai (demo) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan rumah dinas Bupati Rokan Hilir (Rohil), Senin (19/10/2026), mendadak batal dilaksanakan.
Menurut HMI aksi Damai dialihkan menjadi audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil bersama perwakilan calon penghulu yang merasa dirugikan
Keputusan ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi HMI dalam mengawal persoalan publik, khususnya polemik Pemilihan Penghulu (Pilpeng) tahap I di enam kepenghuluan.
Padahal, melalui surat pemberitahuan resmi, HMI merencanakan aksi mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai, dengan titik kumpul di kawasan Puja Sera dan lokasi aksi di depan rumah dinas bupati. Jumlah massa yang direncanakan mencapai 200 orang.
Pembatalan tersebut menjadi sorotan karena aksi itu dinantikan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, terutama menyangkut keputusan bupati terkait pelaksanaan Pilpeng yang dipersoalkan sejumlah calon penghulu.
Saat dikonfirmasi SumatraTimes.co.id melalui WhatsApp, koordinator lapangan HMI, Eka, membenarkan pembatalan aksi tersebut.
Ia menjelaskan, HMI semula berharap Bupati Rohil hadir untuk menanggapi persoalan Pilpeng. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, Bupati sedang berobat, sedangkan wakil bupati melaksanakan dinas luar.
“Harapan aksi kami hari ini, Bupati dapat hadir sebagai pembina dalam hal Pemilihan Penghulu tahap I ini,” jelas Eka.
Atas kondisi tersebut, HMI memutuskan mengalihkan agenda menjadi audiensi bersama Sekda Rohil dan perwakilan calon penghulu yang merasa dirugikan.
Alasan ketidakhadiran kepala daerah memunculkan pertanyaan kritis: apakah penyampaian aspirasi harus bergantung pada kehadiran pejabat yang dituju?
Dalam gerakan mahasiswa, substansi tuntutan semestinya tetap menjadi perhatian utama. Ketidakhadiran seorang pejabat tidak serta-merta menghilangkan urgensi persoalan yang hendak disuarakan, terlebih jika menyangkut kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, pemberitahuan aksi yang telah disampaikan sebelumnya memungkinkan pihak terkait mengantisipasi situasi keamanan dan ketertiban. Namun, SumatraTimes.co.id belum memperoleh konfirmasi mengenai persiapan pengamanan maupun koordinasi khusus aparat terkait untuk menghadapi aksi tersebut.
Perubahan agenda ini pun menyisakan pertanyaan mengenai komunikasi pembatalan kepada pihak-pihak terkait dan bagaimana HMI memastikan aspirasi masyarakat tetap mendapat perhatian.
Sebagai organisasi mahasiswa berskala nasional, HMI memiliki tanggung jawab moral menjaga kepercayaan publik. Pembatalan aksi yang telah diumumkan secara resmi layak dievaluasi, terutama jika momentum tersebut dimaksudkan untuk mengawal persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Menanggapi perubahan agenda itu, Eka menegaskan bahwa tujuan HMI tetap sama.
“Pada dasarnya hal yang kami lakukan tujuannya tetap sama. Dan dalam hal ini perubahan dari aksi menjadi audiensi menurut kami sah-sah saja, selama tidak ada yang merasa dirugikan,” tulisnya.
Meski demikian, efektivitas perubahan tersebut akan terlihat dari pelaksanaan audiensi, tanggapan pemerintah daerah, dan kejelasan tindak lanjut atas persoalan Pilpeng di enam kepenghuluan.
Hingga berita ini disusun, SumatraTimes.co.id belum memperoleh informasi mengenai hasil audiensi maupun tanggapan resmi pemerintah daerah terkait persoalan tersebut.
Kini, masyarakat menanti bukti bahwa perubahan agenda HMI benar-benar membawa aspirasi calon penghulu menuju kejelasan, bukan justru menghilangkan momentum kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.