JENEWA – Duta Besar dari 37 negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis sebuah surat yang membela perlakuan China terhadap Uighur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.
Sebagai mana diberitakan INews.id, ini merupakan tanggapan langsung terhadap kritik Barat awal pekan ini, terhadap tindakan pemerintah Cina, atas penahanan jutaan masyarakat Uighur beragama Islam, dan etnis lainnya.
Sebelumnya, utusan dari seluruh Uni Eropa bersama dengan Australia, Kanada, Jepang, dan Selandia Baru- telah menandatangani surat yang mengecam tindakan China di Xinjiang, di mana satu juta orang sebagian besar etnis Uighur dilaporkan ditahan di kamp-kamp interniran.
Pada Jumat (13/7/2019), sekelompok negara yang beragam, termasuk Rusia, Arab Saudi, Nigeria, Aljazair dan Korea Utara (Korut), menjawab atas nama China.
“Kami memuji prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia,” bunyi surat itu, yang juga ditandatangani oleh Myanmar, Filipina, Zimbabwe, dan lainnya.
“Kami mencatat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang,” sambung surat tersebut, seperti dilaporkan AFP, Sabtu (13/7/2019).
Kelompok-kelompok hak asasi dan mantan narapidana menggambarkan tempat-tempat interniran di Xinjiang sebagai “kamp konsentrasi” di mana sebagian besar warga Muslim Uighur dan minoritas lainnya secara paksa berasimilasi dengan mayoritas etnis Han di China.
Surat pembelaan itu menggambarkan apa yang disebut oleh Barat sebagai kamp interniran sebagai “pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan.”
“Sekarang keselamatan dan keamanan telah kembali ke Xinjiang,” bunyi surat itu.
Kelompok duta besar tersebut meminta surat itu dicatat sebagai dokumen resmi Dewan Hak Asasi Manusia, yang mengakhiri sesi ke-41 di Jenewa pada Jumat (13/7/2019).
Para diplomat Barat telah mengajukan permintaan yang sama. China menolak surat Barat dan menyebutnya sebagai “fitnah.”
Perang surat terbuka jarang terjadi di badan hak asasi utama PBB, di mana negara-negara biasanya mencoba menuntaskan resolusi formal selama negosiasi tertutup.
Setelah awalnya menyangkal keberadaan mereka, China melakukan hubungan masyarakat dalam upaya untuk melawan protes global terhadap apa yang disebutnya sebagai “pusat pendidikan kejuruan” di Xinjiang.
Sejak Oktober lalu, pemerintah setempat juga telah mengadakan tur kamp untuk diplomat dan outlet media. Belum diketahui penyebab penahan jutaan umat Islam etnik Uighur disebabkan kebebasan beragama. Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet meminta misi pencarian fakta ke Xinjiang.
China mengatakan dia disambut baik, tetapi kantor hak asasi manusia itu menekankan bahwa kunjungan hanya mungkin dilakukan pada kondisi tertentu, termasuk akses tanpa batas ke situs-situs utama. Belum diketahui penyebab penahan jutaan umat Islam etnik Uighur disebabkan kebebasan beragama.
Editor : Amran