ANKARA – Turki mengumumkan tengah bersiap untuk mengirim ‘Tim Pengamat’ ke provinsi terbarat China, Xinjiang, rumah bagi etnis minoritas Uighur yang sedang menjadi sorotan dunia internasional.
Dikutip dari liputan6.com, pengumuman itu datang dari Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, yang mengatakan bahwa pengiriman tim dilakukan setelah Ankara membahas situasi Uighur dengan Tiongkok.
Demikian dikutip dari Reuters, seperti diberitakan situs berita Turki Ahval News, Rabu (31/7/2019).
Sejak kerusuhan di Xinjiang pada 2009, China telah meningkatkan kehadiran polisi di wilayah tersebut dan mendirikan apa yang disebutnya ‘fasilitas pendidikan vokasional’ untuk orang Uighur dan sekelompok etnis minoritas lain, seperti Kazakh dan Kirgiz.
Panel HAM PBB pada Agustus 2018 menyebut bahwa setidaknya ‘jutaan’ orang Uighur di Xinjiang ditampung dalam fasilitas tersebut.
Terkait kehadiran fasilitas itu, kelompok-kelompok hak asasi seperti Human Rights Watch (HRW) menuduh pemerintah komunis China di Beijing, melakukan kampanye massal pelanggaran sistematis hak asasi manusia terhadap Uighur yang masuk dalam kelompok Bangsa Turk.
Tetapi, China menjustifikasi kehadiran fasilitas itu, yang disebutnya sangat diperlukan untuk menanggulangi benih-benih ‘separatisme, radikalisme dan ekstremisme’.
Turki adalah satu-satunya negara Islam di Eropa, yang secara konsisten menyatakan keprihatinan tentang situasi di Xinjiang, termasuk Februari baru-baru ini, ketika Ankara menggambarkan fasilitas itu sebagai ‘noktah besar bagi kemanusiaan’ dan meminta Beijing untuk menutupnya.
Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dikutip oleh televisi pemerintah China mengatakan bahwa orang-orang di wilayah Xinjiang ‘hidup bahagia dalam pembangunan dan kemakmuran China’, selama kunjungan resmi ke negara itu awal bulan ini.
Diperkirakan 35.000 orang Uighur tinggal di Turki, yang telah menjadi tempat aman (safe haven) bagi eksil dari Xinjiang sejak 1960-an.
Editor : Amran
