JAKARTA – Komisi XI DPR RI mewacanakan untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Diberitakan Lipuutan6.com, evaluasi secara menyeluruh dilakukan menyusul lemahnya kinerja jajaran OJK dalam mengawasi industri keuangan nasional.
“OJK itu perlu dievaluasi total dan menyeluruh. Dari sisi regulasinya harus diperbaiki dan ditegaskan terkait kewenangan OJK khususnya di urusan makro prudential dan mikro,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Haerul Saleh, di Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Dia berpadangan, evaluasi terhadap kinerja OJK harus dilakukan demi meminimalisir dampak sistemik dari banyaknya masalah di sektor keuangan.
Untuk itu, dia bersama jajaran Komisi XI akan kembali memanggil OJK untuk menyelesaikan seluruh masalah mulai dari perundangan-undangan, fungsi pengawasan hingga berbicara sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki OJK.
“SDM OJK kan kebanyakan orang-orang yang tidak dipakai di Bank Indonesia. Artinya dari sisi kualitasnya mereka masih perlu dilatih dan untuk itu perlu ada manajemen pembinaan. Padahal industri ini tumbuh sehingga pengawasannya tidak efektif,” tegas Haerul.
Selain di sektor perbankan, lanjut dia, potensi gagal bayar juga dialami industri asuransi Jiwa. Di mana dalam rapat terakhir Komisi XI DPR RI dengan jajaran OJK, diketahui angkat defisit AJB Bumiputera mencapai lebih dari Rp 20 triliun.
Tak hanya AJB Bumiputera, perusahaan asuransi pelat merah lainnya, yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) juga diketahui belum dapat membayar pemilik polis JS Saving Plan, karena terhambat pada upaya restrukturisasi.
“Kalau terkait industri asuransi, masalah yang ada ini harus dilakukan segera ada tindakan. OJK harus segera evaluasi industri keuangan non bank. Bagaimana mereka lakukan bisnisnya sesuai Perundang-undangan supaya kedepannya tidak terjadi hal-hal yang lebih besar lagi,” tutup Haerul.
Editor : Amran
