JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan bendera Bintang Kejora selama ini selalu dipakai oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurut JK, bendera tersebut bisa berkibar dengan syarat harus ada perubahan pada lambang yang sudah ada.
Sebagai mana diberitakan CNN Indonesia, hal itu dikarenakan Bendera Bintang Kejora dapat dikategorikan sebagai simbol separatisme di Papua.
“Yang penting bukan lambang yang selama ini dipakai oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka). Bikin perubahanlah. Bikin ada Cenderawasih, contohnya,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/9).
JK mencontohkan tiap provinsi di Indonesia juga memiliki bendera daerah. Umumnya bendera itu menggunakan lambang khas masing-masing daerah.
Sementara bendera Bintang Kejora yang punya desain garis putih biru diagonal, dan bintang berwarna putih dibalut warna merah itu selama ini identik sebagai simbol separatisme Papua.
“(Tunjukkan) lambang persatuan daerah itu boleh. DKI ini ada lambang daerahnya. Sulawesi Selatan ada lambangnya. Semua daerah ada lambangnya,” katanya.
JK menegaskan larangan mengibarkan bendera Bintang Kejora telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 yang diterbitkan di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Karena itu, setiap warga negara harus mematuhi untuk tak mengibarkan bendera tersebut di seluruh wilayah Indonesia.
“Itu sudah ada aturannya, dan seperti dikatakan Pak Fredi Numberi (tokoh Papua) bendera itu bukan peninggalan tradisional, itu lain. Itu seperti bendera GAM, DI/TII, PKI, enggak boleh pakai itu,” ucapnya.
Seperti diketahui Kepolisian merespons pengibaran bendera Bintang Kejora saat aksi di seberang Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/8) lalu dengan menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Keenamnya memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari mengibarkan bendera Bintang Kejora, mengerahkan massa, mengoordinir jalannya aksi, hingga menginisiasi aksi.
Editor: Amran