TANJUNGPINANG – Dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan II Dompak, di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) semakin jelas. Tiang pancang jembatan yang mengubungkan Pulau Bintan, dan Pulau Dompak, keropos, akibat tiang besi jembatan di gerus air asin.
Kuatir jembatan ambruk dan membahayakan masyarakat, kini Jembatan II Dompak ditutup. Pemprov Kepi sampai saat ini juga belum mengganggarkan pembangunan ulang tiang pancang Jembatan II Dompak.
Dikutip dari antara.com, Tim Anggaran Eksekutif dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Riau belum membahas anggaran untuk perbaikan Jembatan II Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, meskipun kondisinya sudah rusak parah.
“Kalau DPRD Kepri menginginkan Jembatan II segera diperbaiki, karena dibutuhkan masyarakat,” kata Anggota DPRD Kepri Suryani, di Tanjungpinang, Kamis.
Ia mengatakan pembahasan anggaran belum dapat dilakukan DPRD Kepri lantaran alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Rencananya, Kamis ini akan dilakukan rapat paripurna pengesahan alat kelengkapan DPRD Kepri, namun ditunda.
“Kami belum mengetahui apakah dinas terkait sudah menyiapkan perencanaan untuk perbaikan jembatan itu, sementara pembahasan anggaran baru dapat dilakukan setelah alat kelengkapan dewan disahkan,” ujar Suryani, yang juga mantan Anggota Komisi III DPRD Kepri.
Suryani mengatakan sampai saat ini, akses jembatan yang menyatukan Pulau Dompak dengan daratan Kota Tanjungpinang tersebut dibuka secara terbatas. Pemerintah hanya mengijinkan kendaraan roda dua melewati jembatan tersebut, namun tidak boleh konvoi.
Hal itu karena tiang pondasi jembatan mengalami kerusakan. Sebanyak 250 tiang pondasi dalam kondisi memprihatinkan. Sementara Pemprov Kepri tidak memiliki anggaran perawatan yang cukup untuk memperbaiki jembatan itu.
Anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan itu, menurut dia cukup besar.
“Kerusakan jembatan itu dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Ini harus mendapat perhatian khusus lantaran jembatan itu dibutuhkan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kepri, Hendrija, mengatakan perbaikan Jembatan II harus melalui proses panjang, mulai dari urusan teknis, penganggaran hingga konsultasi dengan penegak hukum agar tidak melanggar aturan.
“Belum lagi prosedur lelang. Kami juga mengupayakan agar kerusakan tiang pondasi ini dapat dikategorikan sebagai bencana,” ujarnya.
Hendrija mengatakan kerusakan tiang pondasi Jembatan II berdasarkan investigasi tim ahli dari Kementerian PUPR mencapai 70 persen.
Dalam dua bulan terakhir tim Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kepri bolak-balik ke Kejati Kepri, Polda Kepri, Inspektorat dan BPK untuk mendapat masukan agar jembatan ini dapat diperbaiki semula.
“Rencananya, dalam waktu dekat, kami akan mengundang para pihak yang berkompeten untuk membahas persoalan itu bersama-sama,” ucapnya.
Editor: Amran
