SumatraTimes.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri meminta pengelolaan air di Batam tetap menggandeng pihak ketiga.
Itu pasca berakhirnya konsesi air dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB).
Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap diminta menggandeng ATB atau pihak lain untuk mengelola air bersih di Batam. Terlebih pelabuhan dikerjasamakan pengelolaannya dan bandara disiapkan juga kerjasama ke pihak ketiga.
“Kalau konsesi diberikan langsung ke BP, saya kira tidak akan mampu,” ujar Anggota DPRD Provinsi Kepri dari Partai Gerindra, Nyanyang Haris Pratamura, Rabu (5/2/2020) saat berada di Batam.
Ia juga meragukan kemampuan BP Batam untuk mengelola sendiri air di Batam, tanpa adanya pihak ketiga. Nyanyang menilai BP Batam harus punya mitra dalam dalam pengelolaan air.
“Kalau kelola sendiri mungkin tak mampu. Harus ada pendampingan dari ATB atau pihak lain,” ujar Nyanyang.
Ia menyadari terkait konsesi air bersih, memang bukan ranah DPRD Provinsi Kepri. Tetapi sebagai wakil rakyat, menurutnya penting juga perhatian.
Pasalnya berdampak kepada kelangsungan pengelolaan air di Batam kedepan. Apalagi menyangkut masyarakat banyak, yang juga basis massa anggota dewan.
“Kita hanya tidak ingin ada masalah dengan distribusi air nanti,” ujarnya.
Nyanyang melanjutkan, pengelolaan dan distribusi air di Batam, bukan persoalan mudah. Pengelolaan air lebih sulit dibanding mengelola bandara dan pelabuhan.
Sementara pengelolaan pelabuhan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini Pelindo. Sedangkan bandara disiapkan juga untuk dikelola pihak ketiga.
Menurut Nyanyang, jika ada kendala pengelolaan air kedepan, hal itu akan menjadi kelemahan pemerintah, dalam menyediakan kebutuhan warganya. Sehingga penting diperjelas, kelanjutan pengelolaan air di Batam. Karena tidak hanya terkait bisnis, namun nasib masyarakat.
“Siapa yang melanjutkan, dengan siapa dilanjutkan. Harus jelas, sehingga masyarakat juga tenang,” tegasnya.
Nyanyang bersama rekannya sesama anggota DPRD Kepri sudah mendatangi atau sidak ke ATB. Kehadiran mereka di PT ATB bersama anggota dewan lainnya terkait dengan ketersediaan air di Batam.
Selain Nyanyang, Widiastadi Nugroho, Sahmadin Sinaga, Yudi Kurnain dan lainnya juga turut hadir.
“Kita ke sana sidak saja, soal bagaimana stok air. Tapi kita tanya juga peran pemerintah, menjaga ketersediaan air. Kita tidak bicara konsesi air, karena itu antara BP dan Pusat,” ujarnya.