SumatraTimes.co.id – Kerajaan Malaysia memperpanjang lockdown, mengantisipasi merebaknya corona virus discase.
Ratusan bahkan ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak resmi yang ada di negara kerajaan itu, tidak dapat pulang ke Indonesia disebabkan pemerintah Malaysia menutup akses keluar dan masuk melalui perairan laut.
Abdul Kosim, mantan Anggota DPRD Rohil, yang juga tokoh masyarakat Panipahan, Palika mengatakan TKI tidak resmi di Malaysia, dari Panipahan saja diperkirakan puluhan orang, belum lagi dari daerah lainnya di Rohil, mungkin ratusan orang.
Beberapa TKI tidak resmi dari Panipahan itu, terang Abdul Kosim, menelefon dirinya dan menyampaikan bahwa sekarang sudah 20 hari lockdown di Malaysia, dan statusnya diperpanjang.
“Kini mereka mengalami kesulitan, tidak bisa pulang, sementara bertahan di Malaysia semakin berat disebabkan majikan sudah tidak mau memberikan bantuan pangan, mau mencari bantuan diluar majikan takut di tangkap,” kata Abdul Kosim, yang mantan Wakil Ketua DPRD Rohil.
Kondisi para TKI tidak resmi dari Panipahan yang ada di Malaysia, kata Abdul Kosim, semakin hari semakin mengkuatirkan disebabkan sulit memperoleh makanan. Seharusnya, kata Abdul Kosim, para TKI tidak resmi ini juga diperhatikan pemerintah, meski status mereka tidak resmi.
“Kita minta Pemkab Rohil menyampaikan kepada pemerintah pusat, untuk memperhatikan dan memulangkan TKI tidak rasmi ini dari Malaysia. Sebab lockdown di Malaysia itu diperpanjang lagi. Ini buka persoalan legal atau tidak legal tenaga kerja di Malaysia, tapi persoalan sosial dan keselamatan warga Rohil yang ada di Malaysia,” tutur Kosim.
Menurutnya, harus ada solusi bagai mana para TKI tidak resmi itu memperoleh bantuan dan dapat dipulangkan. Pemerintah pusat, sebutnya, menyampaikan perihal TKI tidak resmi ke KBRI di Malaysia.
“Majikan TKI tidak resmi yang dari Panipahan ini sudah tidak sanggup lagi membiayai kebutuhan sembako para pekerja tidak resmi tersebut. Sementara bantuan yang dijanjikan Presiden Jokowi hanya untuk TKI resmi.
Yang tidak resmi itu tidak ditanggung pemerintah. Kalau dibiarkan terus akan menyebabkan mereka kelaparan,” pungkasnya. (amran)
