SumatraTimes.co.id – Batal mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Kota (Pemko) Batam akhirnya memilih menjalankan konsep lain. Di antaranya menerapkan karantina wilayah per setiap kecamatan.
“Kita memilih karantina wilayah saja. Konsepnya, per kecamatan, per kelurahan untuk pembatasan,” ujar Walikota Batam, Muhammad Rudi di Panggung Utama Dataran Engku Puteri Batam Center, Rabu (22/4/2020).
Diakuinya, Dinas Kesehatan Batam telah memetakan Batam per kecamatan dan kelurahan dengan menentukan zona-nya. Di mana, zona yang ditentukan itu akan dilakukan penertiban.
Misalnya daerah mana yang akan di-sweeping, itu nanti ada zona-nya. Sudah disiapkan petanya. Pemko Batam bekerjasama dengan RT dan RW di Batam, dalam menerapkan kebijakan karantina wilayah per kecamatan tersebut.
“Jadi ketua RT dan RW kita fungsikan. Kita jalankan setelah sembako tahap kedua dibagikan. Kemungkinan akhir bulan ini,” katanya
Rudi mengatakan karantina wilayah perkecamatan ini tidak dilakukan secara serentak. Namun sesuai dengan pemetaan wilayah yang ditetapkan. Saat satu kecamatan atau kelurahaan ditetapkan masuk karantina wilayah, maka pembagian sembako dilakukan di sana.
“Mana yang duluan, langsung kita bagikan sembako. Jadi kita pakai UU kesehatan,” ujar Rudi.
Sejauh ini, lanjutnya, Pemko Batam sudah memiliki peta zona, sesuai dengan warga yang positif kena virus corona, PDP dan ODP.
Peta dari Dinkes tersebut dijadikan acuan memetakan karantina wilayah per kecamatan tersebut.
Rudi menegaskan untuk yang masuk karantina wilayah per kecamatan, sembako akan disalurkan. Nantinya jumlahnya meningkat dari jumlah sembako tahap pertama.
“Kemarin kita bagi beras sembako, bukan untuk PSBB. Itu untuk membantu warga. Itu bukan yang dijanjikan dari 20 kg itu. 20 kg beras dalam dua gelombang itu, belum,” imbuhnya.
Anggaran yang diajukan ke Menteri Dalam Negeri, untuk peralihan anggaran di APBD, dimaksudkan untuk sembako dan medis. Sementara sembako yang dibagikan pada tahap pertama ini, merupakan sembako murah, yang dijadikan menjadi sembako gratis.
“Anggaran yang kemarin itu untuk sembako dan medis. Tidak cukup kalau untuk PSBB. Kalau beras murah jadi gratis itu, sudah persetujuan BPKP. Jadi tidak menunggu dana darurat,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, dalam upaya menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota (Pemko) Batam sempat mempersiapkan konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk diajukan ke pemerintah pusat melalui Gubernur Kepri.
Akhirnya, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengurungkan niatnya mengajukan PSBB tersebut. Hal ini dikarenakan berbagai alasan.
“PSBB kalau saya ajukan ini berisiko besar. Karena setelah keluar harus saya laksanakan semua. Tak semudah itu,” ujar Rudi saat berada di Panggung Utama Dataran Engku Puteri Batam Center, Rabu (22/4/2020) siang.
Alasan batalnya pengajuan PSBB tersebut dikarenakan ketidaksiapan biaya operasional di Kota Batam. Pemko harus menyediakan seluruh kebutuhan masyarakatnya selama PSBB berlangsung.
“Pertama, siap nggak saya dengan biaya operasional itu? Saya gak punya uang. Yang hari ini kami ubah refocusing APBD uangnya hanya untuk rumah sakit, sembako, lalu habis. Yang ke lapangan honorarium itu dibantu dari pengusaha senilai Rp 8 miliar dibantu langsung masuk rekening daerah. Tak ada duit kita,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemko Batam saat ini tengah membuat konsep PSBB, untuk diajukan. Diperkirakan, konsep PSBB di Batam sudah selesai dalam satu minggu ke depan. Konsep yang disusun, nantinya akan diperiksa terlebih dahulu.
“Konsep dikoordinasikan tim ke Wan Darussalam (Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan ( Bapelitbang) Kota Batam),” ujar Wakil Walikota Batam, Amsakar, Selasa (21/4/2020) lalu.
Pemko Batam menyiapkan PSBB dengan konsep pemikiran memungkinkan daerah untuk memberikan sanksi. Tanpa PSBB, daerah tak memiliki kewanangan memberikan sanksi dalam bentuk tindak pidana ringan.
Ia melanjutkan, dengan status PSBB itu nanti, maka memungkinkan memberikan sanksi tegas, bagi pelanggar aturan PSBB. Seperti pemberian sanksi pidana. Kemudian, daerah juga akan membuat posko di pintu-pintu masuk dan titik keramaian.
“Jika ada satu titik tak disiplin kita angkat kursinya. Ini saya sebut melihat ekstalasi yang ada,” beber dia.
Dengan PSBB, tegasnya, maka dimungkinkan Batam, membuat aturan, yang datang ke Batam, harus dikarantina 14 hari dengan biaya sendiri.
“Dan pulang dengan biaya sendiri. Jadi yang membedakan iru peraturan regulasinya. Kita akan tunggu keputusan pusat nanti,” harapnya.
Pertimbangan lain selain pembatasan dan sanksi, yang dinilai menjadikan PSBB di Batam penting, kondisi geografis Batam.
Dimana, Batam dekat dengan Malaysia dan Singapura, sehingga sangat sulit mengendalikan arus masuk TKI.
“Ini saya sebut melihat ekstalasi yang ada mencemaskan. Kondisi saat ini, belum ada kendali kedatangan orang. Sehingga cukup mendesak dan penting PSBB,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemko Batam juga telah merancang pembagian sembako selama 7 bulan untuk persiapan masa PSBB.
Bahkan, Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengungkapkan, paket sembako gratis tahap I yang telah dibagikan sejak Sabtu (18/4/2020) lalu merupakan bonus bagi warga terdampak covid-19. Karena sebenarnya, paket bagi 260 ribu kepala keluarga (KK) di Batam baru akan dibagikan setelah sembako tiba.
Ia menambahkanm masyarakat Kota Batam nantinya akan mendapatkan paket sembako gratis selama kurang lebih 7 bulan. Yakni, 2 bulan dari Pemko Batam, 2 bulan dari BP Batam, dan 2 bulan dari Gubernur Kepri.
“Yang sekarang ini semacam bonus. Jadi nantinya ada 7 bulan,” kata Amsakar Achmad, Selasa (21/4/2020).
Sementara itu, mengingat masih kurangnya paket sembako untuk tahap I ini, Pemko Batam mengharapkan bantuan dari relawan atau pengusaha yang ada di Batam.
Di tengah pandemi Covid-19, cukup banyak organisasi, pengusaha, swasta ataupun relawan peduli dan turut membantu membagikan sembako kepada masyarakat Kota Batam.
Sementara Pemerintah Kota (Pemko) Batam juga melakukan hal sama dan sudah mendata warga yang terdampak Covid-19.
Berdasarkan pendataan perangkat RT dan RW sebanyak 260 ribu KK yang terdampak, sementara Pemko Batam baru mampu menyediakan sebanyak 192 ribu KK di tahapan pertama ini.
“Sebenarnya jumlah warga yang terdata ada 260 ribu KK. Sedangkan paket yang ada di Disperindag 192 paket. Jadi kami masih kekurangan 68 ribu,” ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Sejauh ini pihaknya masih mencari bantuan dari pihak swasta yang ingin membantu. Juga Sehingga 260 ribu KK yang terdampak ini bisa mendapat bantuan sembako.
“Itulah sekarang pak wali dan saya menelepon siapa saja yang ingin menyumbang. Seperti pak Beny, Kadis, rekan Kadis dan lainnya kami ajak membantu. Inilah saatnya saudara-saudara membantu warga,” katanya.
Upaya yang dilakukan tersebut membuahkan hasil. Setelah pihaknya inventarisir bantuan swasta sedemikian rupa, Pemko baru mendapat bantuan totalnya untuk pembagian sembako sebanyak 38 ribu KK.
“Kekurangannya 30 ribu paket lagi. Semoga dalam waktu seminggu ke depan sudah selesai,” kata Amsakar.
Pembagian sembako bantuan dari pihak swasta nantinya dibagikan tidak bersamaan dengan paket sembako yang berasal dari anggaran Disperindag Kota Batam. Hal ini menghindari terjadinya tumpang tindih.
“Saya mau rapat koordinasi mau memastikan berapa yang sudah terkumpul. Sebaiknya pembagian pun tidak bersamaan dengan Disperindag ini. Nanti jadi tumpang tindih. Dengan situasional seperti ini segala keputusan memang cepat berubah. Mengambil keputusan itupun akan cepat diambil,” katanya.
Dalam hal ini ia juga mengajak pihak swasta untuk bekerjasama membantu pemerintah dalam pembagian sembako ini. Dan menyarankan agar tidak membagikan sendiri-sendiri. Sehingga bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih.
“Sebenarnya menjadi harapan kami kalau bisa satu pintu alangkah lebih baik. Tetapi beberapa di antara rekan-rekan juga ingin melakukannya sendiri-sendiri. Sebenarnya kita tak bisa memaksa atau mengajak harus melalui kita juga,” katanya.
Paling tidak, dalam hal ini Amsakar mengimbau kepada pihak swasta yang mampu membantu Pemko Batam dalam menutupi kekurangan tersebut. Sehingga penyerahan bantuan bisa lebih terkoordinir.
“Bersama-sama sepenanggungan membantu masyarakat. Kalau ingin berkontribusi lebih baik satu tangan mumpung pada saat yang sama kita sedang memobilisasi mencari 30 ribu paket sembako lagi,” katanya.
Bantah Nilai Paket Rp 300.000
Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad membantah kabar beredar yang menyebut jika sembako gratis yang dibagikan tahap I mulai Sabtu (18/4/2020) silam nilainya mencapai Rp 300.000.
“Tahap pertama nilai sembako per paket harganya sekitar Rp 98 sampai Rp 100 ribu. Yang jelas jangan ada persepsi seolah-olah ini angka Rp 300 ribu itu. Padahal bukan. Ada rupanya pemahaman yang keliru masuk di WA masuk di FB kok nilai barangnya seperti ini,” ujar Amsakar, Selasa (21/4/2020).
Adapun per paketnya terdiri dari 5 kilogram beras, 1 kilogram gula dan 2 liter minyak goreng. Sembako tahap awal ini disiapkan untuk sebanyak 192 ribu Kepala Keluarga (KK), jadi bukan 260 ribu KK.
“Yang sekarang kita lakukan adalah yang awalnya bazar sembako murah orang yang mampu pun dimungkinkan kalau dia mau beli. Tapi membayar setengah harga. Tapi karena kondisi seperti ini, bazar sembako murah ini kita gratiskan. Paket bazar sembako murah hanya untuk 192 ribu KK bukan 260 ribu KK seperti yang kami sampaikan di dinsos,” paparnya
Lantas bagaimana mekanisme pendistribusian ini agar dipastikan tepat sasaran dan sesuai prosedur? Amsakar mengaku dirinya turun langsung ke beberapa kecamatan sejak awal pembagian sembako berlangsung. Tak sendirian, dirinya juga didampingi oleh tim lainnya.
“Saya turun 3 kecataman. Yang mendistribusikan waktu itu baru 2. Diantaranya Lubuk Baja, Alhamdulliah terselenggara secara baik oleh tim,” katanya.
Ia menegaskan, perangkat RT RW Babinsa Babinkatbtimas bergerak bersama-sama. Semuanya bermasker, jaga jarak, dan warga mengambil sembako itupun disiapkan titik-titik tertentu di kelurahan itu.
“Terus terang saya terharu dan bangga. Kalau kolektivitas terbangun semuanya lebih indah. Saya semalam juga pergi ke Sagulung, masuk kantor lurah, Sei Pelenggut sampai di kantor lurah seluruh RT/RW jemput sembako ada yang pake pick up dan mobil sampah dan membawa lingkungan ke RT dan RW-nya. Saya juga ke Tembesi namun saat itu mereka belum mendistribusikan. RT RW jemput di TOP 100 dilakukan oleh Disperindag,” paparnya.
Amsakar menambahkan dirinya turun langsung ke bawah untuk memastikan barang terdistribusi tepat sasaran dan memastikan protokol kesehatan berjalan tak ada yang berkerumun.
“Saya sampaikan ke Camat-camat yang lain Lubukbaja, Sagulung dan Sekupang jadi referensi dalam pendistribusian sembako ini,” katanya. ***
Sumber: tribunbatam.com
Editor: amran
